Program Makan Bergizi Gratis: Wajib berdiri sendiri dengan mencari pos pencairan baru—baik lewat penambahan anggaran baru, realokasi kementerian non-pendidikan, maupun penggunaan dana cadangan negara.
”Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran 20 persen harus kembali fokus pada kebutuhan inti,” ujar Hetifah.
Hetifah menegaskan Komisi X DPR siap mengawal penyusunan Rencana APBN 2027 agar eksekusi pemisahan anggaran ini bisa dilakukan lebih cepat tanpa menunggu batas akhir 2028.
Baca Juga:Sapu Bersih Pungli MBG, Kepala BGN Tebar Ancaman Pemecatan Kepala Dapur dan Haramkan LPG 3 Kg!Tidak Ada Kompromi! Menkeu Purbaya Ancam Tutup Satuan Pelayanan Gizi Jika Berani Mainkan Anggaran MBG
Respons Kemenkeu: Minta Waktu, Hitung Ulang Fiskal
Di kubu eksekutif, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tunduk pada putusan yudisial ini. Namun, Kemenkeu memilih untuk mengambil opsi tenggat maksimal pada tahun 2028.
Purbaya beralasan, postur anggaran yang sedang berjalan dan dibahas saat ini tidak memungkinkan untuk dirombak total secara mendadak tanpa mengganggu ritme penganggaran negara.
”Kalau 2028, ya buat 2028 saja. Kalau berubah semua sekarang, nanti tidak keburu. MK juga tentu sudah memperhitungkan bahwa anggaran saat ini sudah memasuki tahap finalisasi,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Kemenkeu kini mulai memutar otak meracik skema pembiayaan baru untuk MBG agar tidak memicu defisit APBN. Perhitungan dampak fiskal sedang dilakukan secara mendalam sebelum dipaparkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.(*)