CIREBONINSIDER.COM– Aturan setebal ratusan halaman dan konsep kebijakan yang megah sering kali berujung menjadi kertas tak berguna. Saat berhadapan langsung dengan meja pelayanan warga, sistem birokrasi kerap mendadak lumpuh.
Masalah terbesar pemerintah hari ini bukan lagi kekurangan regulasi. Masalah utamanya adalah kegagalan mengeksekusi aturan di tingkat paling bawah.
Pesan menohok itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menerima rombongan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Pusjar SK TAN LAN RI di Balai Kota Cirebon, Selasa (28/7/2026).
Baca Juga:Kunci Agenda Agustus 2026, DPRD Kabupaten Cirebon Incar Pengawasan Ketat dan Pelayanan PublikKuningan Raih Predikat Kualitas Tinggi Ombudsman 2025: Bukti Pelayanan Publik Tak Lagi Sekadar Formalitas
Mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Iing menantang para pejabat pengawas untuk membedah borok dan tantangan riil di lapangan. Ia minta mereka tidak sekadar datang membawa lembar evaluasi formalis.
Ujung Tombak Ada di Pejabat Pengawas
Di tengah riuhnya jargon reformasi birokrasi, pejabat pengawas atau Eselon IV adalah pemegang kunci keberhasilan sesungguhnya. Merekalah rantai komando terdepan yang bergesekan langsung dengan masyarakat dan jajaran pelaksana teknis.
”Perbaikan pelayanan publik sesungguhnya diuji pada level operasional. Di sinilah peran pejabat pengawas menjadi sangat penting sebagai penghubung antara kebijakan dengan pelaksanaan,” tegas Iing.
Regulasi sebagus apa pun tidak akan berdampak jika dikawal oleh kepemimpinan kaku. Tanpa kendali ketat dan keberanian mengeksekusi dari pejabat pengawas, inovasi level atas hanya akan menguap tanpa bekas.
Bedah Dua Sektor Vital Kota Cirebon
Studi lapangan ini tidak didesain sebagai ajang kaji banding biasa. Para peserta PKP LAN diterjunkan langsung untuk menguliti dua dinas yang menjadi tulang punggung pelayanan daerah.
Dinas pertama adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP). Sektor ini menjadi laboratorium penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di wilayah urban-pesisir.
Dinas kedua adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP). Sektor ini difokuskan pada penguatan benteng ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.
Baca Juga:Revolusi Birokrasi Digital, Indramayu Integrasikan Layanan Publik dalam 'Wong Reang Apps'Wali Kota Cirebon Lantik Ratusan ASN Baru, Ingatkan Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan Publik
Kota Cirebon memiliki wilayah terbilang ringkas, yakni sekitar 39,44 kilometer persegi. Namun, dengan populasi melampaui 352 ribu jiwa serta posisi strategis sebagai simpul pergerakan Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah, tekanan pelayanannya sangat tinggi.