CIREBONINSIDER.COM – Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa di lapangan kerap kali terjebak dalam dua kutub ekstrem yang tidak sehat.
Sebagian memilih terlalu mesra hingga BPD sekadar menjadi “stempel” pengetuk kebijakan, sementara sebagian lainnya justru terjebak konflik ego sektoral yang mengorbankan kepentingan pembangunan masyarakat desa.
Menyikapi realitas tersebut, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., melontarkan kritik yang cukup pedas sekaligus pesan kuat.
Baca Juga:Pangkas Tengkulak, BPD Ditantang Kawal Program Makan Bergizi Gratis Jadi Sumber Cuan DesaRTRW Diuji Publik, Bupati Kuningan Dian Rachmat Tegaskan Produk Hukum Tak Boleh Lahir dari 'Ruang Hampa'
Saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kuningan, Dian menegaskan bahwa keharmonisan di tingkat pemerintahan desa jangan sampai salah kaprah diartikan sebagai kepatuhan buta yang memelihara budaya “Asal Bapak Senang” (ABS).
”Harmonis itu bukan berarti selalu sepakat dan mengangguk pada setiap kebijakan. Ketika ada kebijakan desa yang kurang tepat, BPD harus berani bersuara, menyampaikan kritik yang objektif dan konstruktif berdasarkan aspirasi riil masyarakat. Itulah esensi dan fungsi kemitraan yang sesungguhnya,” tegas Bupati Dian di hadapan ratusan perwakilan BPD se-Kabupaten Kuningan yang memadati Aula Serbaguna Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana.
Bagi Dian, forum tertinggi yang mengusung tema “Momentum Evaluasi, Konsolidasi, dan Regenerasi Kepemimpinan Organisasi yang Lebih Berkualitas” ini harus menjadi cermin retak bagi PABPDSI untuk berbenah.
Suksesi kepemimpinan di tingkat daerah tidak boleh hanya dimaknai secara sempit sebagai panggung perebutan kursi ketua baru. Jauh lebih esensial dari itu, Musda harus menjadi ruang evaluasi yang jujur terhadap seluruh program kerja demi mengukur seberapa besar manfaat keberadaan organisasi bagi anggota dan masyarakat luas.
Di sisi lain, Bupati Kuningan juga menularkan strategi penting terkait siasat menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Belajar dari pengalamannya di forum kepala daerah tingkat nasional mengenai penguatan otonomi, Dian memaparkan bahwa APBD Kuningan tidak akan pernah cukup jika pemimpinnya hanya pasif duduk di belakang meja.
Pemkab Kuningan dipaksa agresif membangun jejaring ke kementerian hingga DPR RI demi menarik anggaran pusat ke daerah. Langkah jemput bola ini terbukti konkrit menghasilkan anggaran untuk pembangunan Jalan Lingkar Selatan, peningkatan jalan desa, hingga perbaikan puluhan ruas jalan kabupaten.