CIREBONINSIDER.COM – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi momen krusial bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon.
Di hadapan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Disbudpar tidak sekadar menyodorkan barisan angka serapan anggaran, melainkan dituntut membuktikan dampak nyata dari setiap rupiah yang dikeluarkan bagi masyarakat.
Rapat kerja yang berlangsung dinamis ini menjadi panggung evaluasi total. Sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi daerah pasca-2025, kini dibedah secara kritis untuk mengukur tingkat akuntabilitas dan efektivitasnya di lapangan.
Baca Juga:Evaluasi APBD 2025: Komisi I DPRD Cirebon 'Bedah' Efektivitas Anggaran Disdukcapil!Bukan APBD! Bupati Dian Andalkan BAZNAS Jadi 'Tangan Kiri' Pangkas Kemiskinan Kuningan
Komposisi Tim Eksekutif: Mempertahankan Argumen Berbasis Data
Menyadari pentingnya forum evaluasi ini, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, S.Si., turun langsung memimpin jajarannya. Fajar didampingi oleh Sekretaris Dinas, Juju Juhaeriah, S.A.P., M.A.P., yang mengawal sinkronisasi administratif program kerja.
Pertahanan data di sektor pemajuan tradisi dan nilai lokal dipaparkan langsung oleh Kepala Bidang Kebudayaan, Raden Moh. Al Bana, S.Pd.I., M.Pd.I.
Sementara itu, untuk menjawab tantangan komersialisasi dan daya saing industri kreatif, Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, Achmad Bayu Suradilaga, S.Par., menyajikan peta serapan anggaran promosi yang dilakukan sepanjang tahun lalu.
Ketajaman evaluasi bergerak ke ranah infrastruktur dan daya tarik fisik wisata. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mengutus tim teknis fungsional terbaiknya, mulai dari Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama, Yoga Bharata Ari Wibowo, S.Par., hingga Adyatama Ahli Madya, Temmy Budiharfiyanto, S.E.Par.
Tak ketinggalan, Pamong Budaya Ahli Muda, Iman Hermanto, M.Pd., turut memberikan argumentasi kuat terkait pelestarian situs budaya.
Di balik layar, aliran dokumen, validitas data operasional, hingga akurasi laporan keuangan ditopang secara penuh oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Aninda Puji Putranti, S.A.B., bersama Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, Ajat Sudrajat, S.IP.
Sorotan Kritis Legislatif: Menakar Efektivitas, Bukan Sekadar Serapan
Dari seberang meja sidang, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama jajaran anggota legislatif tidak memberikan ruang bagi laporan yang bersifat seremonial. Diskusi berlangsung terbuka dan memanas saat kedua belah pihak mulai mengoreksi korelasi antara anggaran yang habis dengan kondisi riil di lapangan.