Bagi legislatif, indikator sukses sebuah anggaran tidak boleh berhenti pada klaim “serapan 100 persen”. Komisi IV mencecar titik-titik krusial seperti efektivitas promosi digital yang belum merata, pengelolaan destinasi wisata sejarah yang masih memerlukan pembenahan infrastruktur, hingga perlindungan cagar budaya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat di Cirebon.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasca-2025, sektor pariwisata Cirebon dihadapkan pada persaingan ketat dengan daerah tetangga dalam menjaring wisatawan domestik maupun mancanegara. Sinergi anggaran yang digelontorkan Disbudpar dituntut mampu memberikan multiplier effect bagi pelaku UMKM dan pendapatan asli daerah (PAD).
Komitmen Transparansi Menuju Tata Kelola Good Governance
Merespons dinamika tersebut, Kepala Disbudpar Cirebon Fajar Sutrisno menegaskan bahwa penyusunan LPJ APBD 2025 ini adalah potret nyata komitmen instansinya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.
Baca Juga:Evaluasi APBD 2025: Komisi I DPRD Cirebon 'Bedah' Efektivitas Anggaran Disdukcapil!Bukan APBD! Bupati Dian Andalkan BAZNAS Jadi 'Tangan Kiri' Pangkas Kemiskinan Kuningan
”Kami tidak antikritik. Forum bersama Komisi IV ini justru menjadi ruang komunikasi yang sangat konstruktif. Setiap catatan, koreksi, dan rekomendasi yang diberikan oleh legislatif akan menjadi bahan mitigasi serta penyempurnaan program kerja yang sedang berjalan saat ini,” ujar Fajar dengan optimis.
Melalui evaluasi total ini, Disbudpar Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk menggeser paradigma kerja—dari yang semula berbasis penyerapan anggaran (output) menjadi berbasis dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat (outcome).
Langkah ini esensial agar ke depan, kekayaan budaya dan potensi wisata Cirebon benar-benar naik kelas di kancah nasional, ditopang oleh sistem penganggaran yang bersih dan tepat sasaran. (*)