CIREBOINSIDER.COM– Kebijakan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dituntut untuk lebih transparan dan berkeadilan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) secara tegas mendesak Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk menerapkan skema penyesuaian tarif dua arah yang jujur: jika harga minyak dunia melambung tarif boleh disesuaikan, namun saat harga minyak global tiarap, harga BBM di SPBU harus otomatis diturunkan.
Urgensi tersebut mencuat di tengah aksi demonstrasi mahasiswa yang mengawal isu energi nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, langsung mengambil langkah konkret dengan melakukan panggilan telepon seluler (live call) bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, tepat di hadapan perwakilan mahasiswa yang beraudiensi.
”Kalau harga bahan bakar naik, efek dominonya langsung mencekik masyarakat. Biaya transportasi melonjak, harga kebutuhan pokok di pasar merangkang naik. Karena itu, DPR meminta pemerintah memaparkan skema yang juga mengakomodasi penurunan harga ketika harga minyak dunia turun,” ujar Dasco dengan nada lugas.
Baca Juga:Dilema Energi RI: Istana Kunci Harga BBM Subsidi, DPR Endus Risiko Migrasi Massal ke PertaliteBahlil Garansi Harga BBM-LPG Tak Naik, Teknologi CNG Siap Masuk Dapur Warga Cirebon
Transparansi di Meja Rapat Pekan Depan
Parlemen memastikan tidak akan memberikan cek kosong kepada pemerintah terkait pengelolaan energi domestik. Skema perhitungan matematis subsidi hingga penyesuaian harga BBM non-subsidi dituntut untuk dibuka secara transparan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi terkait pada pekan depan.
Merespons desakan langsung dari parlemen dan perwakilan mahasiswa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sinyal hijau. Pemerintah, menurut Bahlil, terus memantau fluktuasi harga energi global secara dinamis.
Ia menjanjikan jika tren penurunan harga minyak mentah dunia terus berlanjut, pemerintah siap melonggarkan harga di tingkat domestik sesuai mekanisme pasar yang akuntabel.
Di sisi lain, Bahlil juga berupaya meredam kekhawatiran publik dengan memastikan bahwa hingga saat ini, harga BBM tertentu yang disubsidi serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram masih dipatok stabil demi menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kontras Lapangan: Klaim Stok Aman vs Jeritan Gas Melon yang Langka
Namun, ujian riil kebijakan energi pemerintah bukan sekadar hitung-hitungan di atas kertas skema BBM, melainkan pada distribusi riil di akar rumput.