– Tragedi Palang Pintu Kereta Api: Wilayah utara Kota Cirebon hingga saat ini belum memiliki Pos Damkar satupun. Dampaknya sangat fatal; ketika ada panggilan darurat di sektor utara, armada harus memutar jauh dan kerap terjebak di perlintasan sebidang kereta api, memotong respons time emas penyelamatan nyawa warga. DPKP saat ini tengah berjuang mencari lahan strategis untuk memecah simpul kemacetan tersebut.
DPRD Siap Tarung Anggaran, Soroti Pasokan Air Perumda
Melihat potret buram tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen membawa rapor merah fasilitas ini ke meja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk menjadi prioritas mutlak dalam pembahasan APBD.
Politisi Partai Golkar ini menilai, paradigma masyarakat tentang Damkar harus diubah total. Tugas mereka bukan lagi sekadar menyemprot air saat api membesar, melainkan operasi kemanusiaan multidimensi yang mencakup evakuasi darurat dan edukasi mitigasi berkelanjutan.
Baca Juga:Idul Adha 2026 di Depan Mata, Ketua DPRD Kota Cirebon Warning TPID: Jangan cuma Rapat Seremonial!Bukan Formalitas, Wali Kota Effendi Edo Jadikan Catatan DPRD Kompas Reformasi Birokrasi Cirebon
”Damkar ini bukan hanya memadamkan kebakaran, tapi pelayanan kemanusiaan. Penanganan ular, lebah, tawon, hingga biawak butuh kendaraan rescue khusus yang lincah di kemacetan, bukan mobil pemadam berukuran monster yang justru sulit bergerak di gang sempit dan memicu kerumunan warga,” cetus Agung.
Selain menyuarakan suntikan dana belanja modal Rp12 miliar, Agung juga menyentil kinerja Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata terkait infrastruktur hidran kota yang banyak mati.
Menurutnya, ketersediaan air di lapangan sering kali menjadi kendala utama saat bencana terjadi akibat durasi pengisian ulang yang terlalu lama. DPRD meminta garansi konkret agar minimal ada satu hidran aktif di setiap ruas jalan utama Kota Cirebon.
Pertemuan strategis yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I Syaifurrohman tersebut menghasilkan rekomendasi tunggal: Pemerintah Kota Cirebon tidak boleh pelit anggaran terhadap sektor keselamatan nyawa publik.
Kini, keputusan berada di tangan TAPD. Apakah anggaran Rp12 miliar untuk armada dan APD Damkar ini akan direalisasikan, atau masyarakat harus terus bertaruh nyawa bersama armada tua yang ringkih?(*)