​Sony Sonjaya meluruskan polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa pengembangan sistem tata kelola dilakukan secara internal dan terus dievaluasi berdasarkan dinamika riil di lapangan. BGN menolak jika program ini disebut berjalan tanpa kompas yang jelas.
​Untuk memitigasi risiko di lapangan, BGN mengklaim saat ini tengah menggeber koordinasi intensif dengan tiga lini utama:
Pertama, ​Pemerintah Daerah (Pemda): Guna sinkronisasi data kemiskinan dan angka stunting terkini agar tidak salah sasaran.
Baca Juga:Anggaran Makan Bergizi Gratis Digoyang Isu Pengadaan, Taruhan Transparansi BGN Kini Menular ke CirebonSinyal Kuat BGN: MBG Bisa Gerakkan Ekonomi Ciayumajakuning, Syaratnya Kampus Harus Turun Tangan
Kedua, ​Satuan Tugas (Satgas) Khusus: Mengawal ketat rantai pasok pangan, mulai dari petani lokal hingga ke dapur umum.
Ketiga, ​Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Sektoral: Memastikan standardisasi kalori, gizi, dan higienitas menu makanan yang disajikan.
​“Kami menerima seluruh masukan dari JMI dan terbuka terhadap setiap saran untuk perbaikan Program MBG. Jika ada hal yang perlu dibenahi, mari duduk bersama dan berdiskusi mengenai langkah terbaik yang dapat dilakukan,” tambah Sony.
​Langkah BGN merangkul kelompok kritis seperti Jaringan Muda Indonesia menunjukkan bahwa cetak biru Program Makan Bergizi Gratis masih membutuhkan banyak tambal sulam di sektor pengawasan.
​Bagi masyarakat, transparansi ini krusial. Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak anak yang mendapat asupan makanan, melainkan seberapa bersih dan akuntabel tata kelola anggarannya dari praktik culas yang merugikan negara.
​Dialog konstruktif ini menjadi sinyal positif bahwa kontrol publik tetap hidup di tengah transisi program nasional yang sedang mencari bentuk finalnya.(*)