KDM menganalisis, posisi geografis Kecamatan Patrol sangat krusial. Wilayah pesisir ini tidak hanya menjadi episentrum aktivitas warga Indramayu barat, namun juga menjadi titik terdekat bagi masyarakat pinggiran Subang hingga Majalengka.
Terlebih, jalur Pantura memiliki tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang tinggi, sehingga membutuhkan penanganan medis darurat (emergency response) yang cepat dan canggih tanpa harus merujuk pasien ke pusat kota Bandung atau Cirebon.
”Ini bagian dari penguatan integrasi layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kita segera kembangkan Rumah Sakit Patrol ini menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Cakupan layanannya tidak boleh lokal lagi, tapi wajib melayani wilayah Indramayu, Subang bagian utara yang dekat situ, hingga ke Majalengka,” tegas KDM dengan nada optimis.
Baca Juga:Sinyal Darurat RSUD M.A. Sentot Patrol: Di Balik Hibah Aset ke Pemprov Jabar dan Merosotnya Kunjungan PasienRSUD Indramayu Resmi Operasikan Cath Lab, Pasien Jantung Kini Tak Perlu Dirujuk ke Luar Kota
Lebih lanjut, KDM memaparkan bahwa alih fungsi kepemilikan ini otomatis melahirkan efek domino yang positif bagi kedua belah pihak (multiplier effect).
Di satu sisi, hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan kelas satu akan terpenuhi secara gratis dan merata lewat optimalisasi BPJS yang dijamin anggaran provinsi.
Di sisi lain, struktur APBD Kabupaten Indramayu dipastikan mendapat kelonggaran masif karena tidak lagi terbebani oleh ongkos operasional harian rumah sakit yang tinggi.
Sinergi Infrastruktur Jalan: Pemkab Indramayu Siapkan Rp280 Miliar
Kesepakatan tingkat tinggi di Gedung Sate ini ternyata tidak berhenti di sektor kesehatan belaka. Paham bahwa kualitas rumah sakit rujukan akan sia-sia jika aksesibilitasnya terhambat, Pemkab Indramayu langsung menyinkronkan kebijakan makro dengan melakukan manuver agresif di sektor infrastruktur jalan penunjang.
Guna menjamin kelancaran konektivitas ambulans dan mobilitas warga menuju RSUD Pantura M.A. Sentot Patrol, Pemkab Indramayu pada tahun anggaran berjalan ini resmi menggelontorkan dana fantastis sebesar Rp280 miliar khusus untuk rekonstruksi dan peningkatan jalan kabupaten.
Bahkan, komitmen finansial tersebut dipastikan akan kembali ditambah pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) mendatang.
Langkah taktis ini menjadi bukti konkret sinergitas lintas lini: ketika Pemprov Jabar membangun ekosistem medis di dalam rumah sakit, Pemkab Indramayu memastikan seluruh akses jalan menuju faskes tersebut mulus tanpa hambatan.(*)