CIREBONINSIDER.COM – Peta pelayanan kesehatan di koridor Pantura Barat Indramayu dan kawasan regional Ciayumajakuning bersiap menghadapi transisi besar. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.A. Sentot Patrol, yang selama ini menjadi benteng utama layanan rujukan di jalur logistik nasional, bakal resmi berpindah tangan dan dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Keputusan krusial tersebut diketok dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu pada Senin (18/5/2026), dengan agenda utama penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) 5 mengenai alih status pengelolaan rumah sakit tersebut.
Namun, di balik narasi “peningkatan mutu” yang diapresiasi eksekutif, terselip data minor yang mengindikasikan adanya lampu kuning dalam tata kelola finansial dan operasional rumah sakit pelat merah ini selama beberapa tahun terakhir.
Baca Juga:Diikuti Lucky Hakim, Gerakan Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo Sasar Jantung Industri Krupuk IndramayuRSUD Indramayu Resmi Operasikan Cath Lab, Pasien Jantung Kini Tak Perlu Dirujuk ke Luar Kota
Anomali Jalur Pantura: Pendapatan Drop dan Pasien Menyusut 14 Persen
Sebagai fasilitas kesehatan (faskes) rujukan di wilayah yang sangat strategis, RSUD M.A. Sentot Patrol justru mencatat performa yang mengkhawatirkan.
Laporan Pansus 5 membeberkan fakta pahit bahwa sepanjang periode 2023 hingga 2025, rumah sakit ini terus mengalami penurunan volume kunjungan pasien yang berimbas langsung pada merosotnya pendapatan daerah.
Data Kritis Pansus 5: Pada tahun 2025, jumlah pasien di RSUD M.A. Sentot merosot tajam hingga 14 persen. Sebuah angka penurunan yang sangat tidak wajar untuk fasilitas kesehatan yang berdiri di tengah padatnya populasi kawasan Pantura.
”Kondisi ini menjadi alarm penting. Rumah sakit masih terseok-seok menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, alat kesehatan (alkes), hingga minimnya penguatan SDM medis spesialis,” ujar Ketua Pansus 5 DPRD Indramayu, Abdul Rojak.
Ketergantungan pada pembiayaan operasional APBD Kabupaten yang terbatas membuat langkah ekspansi pelayanan menjadi lambat. Alih-alih mandiri sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang profitabel, RSUD M.A.Sentot dinilai memerlukan injeksi dana besar dan berkelanjutan yang hanya bisa diakomodasi oleh level anggaran provinsi.
Ambisi Naik Kelas ke Tipe A dan Reposisi Regional Ciayumajakuning
Pansus 5 menegaskan bahwa penyerahan aset ini bukan sekadar upaya melepas beban finansial daerah (refungsionalisasi anggaran), melainkan bagian dari strategi reposisi.