Dilema ‘Combine Harvester’: Petani Harus Antre, Masa Tanam Terancam Mundur
Selain isu regenerasi, dalam sesi wawancara tersebut Asyrof juga merespons keluhan mendesak petani di Kecamatan Kapetakan mengenai keterbatasan alsintan modern.
Saat musim panen raya tiba, petani setempat terpaksa harus mendatangkan dan menyewa mesin pemanen (combine harvester) dari wilayah Jawa Tengah, seperti Demak.
Kondisi ini memicu persoalan baru di tingkat bawah. Karena jumlah armada mesin yang terbatas, para petani harus mengantre lama untuk bisa memanen padi mereka.
Baca Juga:Adopsi Teknologi Arkansas, Indramayu Targetkan Panen 10 Ton Per Hektar Lewat Pertanian Modern PM-AASCirebon-Yangjiang Perkuat Sister City: Fokus Hilirisasi Perikanan dan Pertanian di Kawasan Rebana
Imbasnya, siklus pertanian terganggu akibat keterlambatan masa tanam berikutnya yang tidak sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan oleh kelompok tani.
Merespons jeritan petani ini, Asyrof sepakat bahwa mekanisasi pertanian sangat mendesak untuk efisiensi waktu dan mendongkrak produktivitas hasil panen. Namun, ia memberikan catatan kritis agar pemerintah tidak menutup mata terhadap dampak sosialnya.
”Teknologi memang menaikkan produktivitas, makin cepat makin bagus untuk mengejar jadwal masa tanam. Tetapi pemerintah juga harus memikirkan nasib buruh tani serabutan yang biasa mengandalkan sistem panen tradisional atau gerabagan. Jangan sampai masuknya mesin justru meminggirkan dan menghilangkan mata pencaharian mereka,” tegasnya.
Sebagai bentuk mitigasi dampak ekonomi, Asyrof mendorong Pemprov Jabar menyiapkan jaring pengaman ekonomi bagi buruh tani kecil yang terdampak mekanisasi. Salah satunya lewat program pemberdayaan ekonomi pekarangan seperti fasilitas budidaya ayam petelur atau ayam pedaging.
Tagih Formulasi Baru Program Petani Milenial Jawa Barat
Menutup perbincangannya, Asyrof mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera merumuskan formulasi baru terkait program pemberdayaan pemuda. Ia menekankan agar program serupa “Petani Milenial” tidak lagi sekadar menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak jangka panjang.
Di sisi lain, warga lokal sempat mengusulkan agar skema bantuan ke depan langsung menyasar pada penyediaan satu unit combine harvester untuk satu desa, yang dikelola secara profesional oleh kelompok pemuda setempat sebagai unit usaha desa yang baru sekaligus solusi memutus antrean sewa mesin luar daerah.
”Kami di DPRD Jawa Barat mendorong agar program pembinaan kembali digenjot, tetapi dengan formulasi baru yang memastikan aspek bantuan modal dan pendampingan teknik dari hulu ke hilir berjalan nyata. Harus ada action dan aplikasi yang konkret di lapangan demi mengejar target ketahanan pangan surplus dan stabilitas harga pasar,” pungkas legislator muda tersebut menutup perbincangan mengenai ketahanan pangan.(*)