CIREBONINSIDER.COM — Kabupaten Cirebon tengah memamerkan rapor pembangunan yang mengesankan. Dalam tiga tahun terakhir, berbagai indikator makro menunjukkan tren positif yang signifikan, memposisikan wilayah ini sebagai salah satu motor pertumbuhan di Jawa Barat.
Namun, di balik angka-angka yang “meroket” tersebut, tersimpan realitas pahit yang menuntut kejujuran publik. Kemajuan statistik ternyata belum sepenuhnya mampu memayungi warga paling rentan di akar rumput dari teriknya beban hidup.
Lompatan Statistik: IPM Menembus Kategori Tinggi
Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk ‘Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2026’ mencatat lonjakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga menyentuh angka 73,27.
Baca Juga:Audit Bansos 2026: Belasan Ribu Keluarga Dicoret Akibat Inclusion Error, Kemensos Sinkronisasi Data DukcapilBansos PKH dan BPNT Cair Lebih Awal di April 2026, Gus Ipul ‘Todong’ Akurasi Data Tunggal DTSEN
Capaian ini secara administratif menempatkan Cirebon dalam kategori daerah dengan pembangunan manusia yang “Tinggi”.
Salah satu poin paling mentereng adalah kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH) yang kini diproyeksikan mencapai 75,39 tahun. Secara teori, warga Cirebon kini memiliki akses kesehatan dan kualitas hidup yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Anomali di Setu Kulon: Harapan Hidup vs Tragedi Jalanan
Namun, statistik mentereng tersebut terasa kontradiktif saat dihadapkan pada realitas di lapangan. Insiden tragis meninggalnya seorang penarik becak di depan SDN 02 Setu Kulon, Kecamatan Weru, Selasa (28/4/2026) lalu, menjadi tamparan keras bagi narasi kesejahteraan tersebut.
Diduga akibat kelelahan hebat saat mengais rezeki, peristiwa ini membuktikan bahwa di balik rata-rata usia harapan hidup yang panjang, masih ada ribuan pekerja lansia di sektor informal yang harus berjuang melampaui batas fisik mereka. Mereka adalah kelompok yang seringkali luput dari perlindungan jaminan sosial yang memadai.
Paradoks Kemiskinan dan Sengkarut Bansos
BPS memang mencatat keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dari 11,2% (2023) menjadi 10,2% (2025).
Meski penurunan satu persen dalam dua tahun merupakan prestasi administratif, angka tersebut tetap menyisakan sekitar 246.000 jiwa yang masih terjepit dalam keterbatasan.
Ironisnya, penurunan angka ini masih dibayangi masalah klasik: Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Bedah LKPj 2025: Soroti 'Lubang' Efektivitas Bansos dan Beasiswa KesraInsiden Tukang Becak di Cirebon Meninggal Memilukan Jadi Alarm Keras Perlindungan Pekerja Rentan
Karut-marut distribusi Bantuan Sosial (Bansos) yang sering kali tidak tepat sasaran menciptakan jurang lebar antara laporan keberhasilan di atas meja dengan jeritan warga yang merasa terabaikan oleh sistem birokrasi.