Populasi Melandai, Tantangan Lapangan Kerja Meningkat
Di sisi kependudukan, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Cirebon melandai ke angka 1,30% pada 2025.
Penurunan ini adalah sinyal positif bagi pengendalian beban daerah. Namun, dengan jumlah penduduk absolut yang menembus 2,41 juta jiwa, penyediaan lapangan kerja menjadi bom waktu yang nyata.
Pemerintah daerah dituntut tidak hanya terpaku pada investasi skala besar di kawasan industri, tetapi juga memberikan proteksi nyata pada sektor ekonomi informal—palung terdalam tempat mayoritas warga miskin menggantungkan hidup.
Baca Juga:Audit Bansos 2026: Belasan Ribu Keluarga Dicoret Akibat Inclusion Error, Kemensos Sinkronisasi Data DukcapilBansos PKH dan BPNT Cair Lebih Awal di April 2026, Gus Ipul ‘Todong’ Akurasi Data Tunggal DTSEN
Kualitas yang Belum Inklusif?
Kenaikan IPM ke angka 73,27 adalah bukti kerja keras dalam memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, pertanyaan kritisnya: Kualitas hidup siapa yang sebenarnya meroket?
Pertumbuhan ekonomi yang hanya tercermin dalam angka makro tanpa perbaikan sistem distribusi bansos dan perlindungan pekerja informal hanya akan memperlebar ketimpangan sosial.
Statistik adalah peta, namun tragedi di Setu Kulon adalah kompas yang menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan masih memerlukan evaluasi mendalam.
Kabupaten Cirebon di tahun 2026 adalah wilayah dengan potensi luar biasa yang sedang berdiri di antara dua wajah berbeda.
Menjadikan Cirebon sebagai destinasi kesejahteraan bukan sekadar mengejar angka IPM, melainkan memastikan tidak ada lagi warga yang harus meregang nyawa di atas becaknya sendiri hanya demi menyambung hidup.(*)