CIREBONINSIDER.COM – Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 menjadi momentum krusial bagi Pemerintah untuk memamerkan “otot” finansial dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil.
Di balik riuh tuntutan pekerja di berbagai titik, sebuah angka fantastis terungkap: Rp500 triliun telah dialokasikan sebagai jaring pengaman sosial nasional.
​Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kaum buruh kini berwujud kebijakan nyata, bukan sekadar simbolis di atas podium.
Baca Juga:Gebrakan KDM, Ubah Anak Petani dan Buruh Jadi Manajer lewat Sekolah Industri UnggulanBuruh Jadi Peserta Terbesar BP Tapera 2025, Menaker Yassierli Desak Grand Design Hunian Tepat Sasaran
Hal itu ditegaskannya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 7 di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (1/5/2026).
​“Negara hadir secara konkret. Tahun ini saja, perlindungan untuk rakyat berpenghasilan rendah mencapai Rp500 triliun. Ini adalah benteng agar daya beli masyarakat, terutama keluarga buruh, tidak rontok diterjang fluktuasi ekonomi,” ujar Gus Ipul merujuk pada pidato Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh.
​Membedah Porsi Kemensos: Rp122 Triliun untuk Siapa?
​Gus Ipul merinci bahwa dari total anggaran raksasa tersebut, sebesar Rp122 triliun dikelola langsung oleh Kementerian Sosial. Anggaran ini didistribusikan melalui berbagai instrumen bantuan yang menyasar langsung ke urusan dapur warga, di antaranya:
– ​Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako untuk ketahanan pangan.- ​Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi kelompok rentan.- ​Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan guna memastikan akses medis gratis.
​Data Kemensos mencatat fakta signifikan terkait irisan bantuan sosial dengan dunia ketenagakerjaan. Tercatat, sebanyak 4.146.339 keluarga buruh/karyawan kini telah terintegrasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tak hanya itu, sekitar 8,1 juta buruh juga mendapatkan fasilitas PBI, yang berarti iuran kesehatan mereka ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui APBN.
​Strategi ‘Penebalan’ Anggaran dan Komitmen Prabowo
​Hal menarik yang patut dicermati adalah sinyal adanya “fleksibilitas” anggaran. Belajar dari evaluasi tahun sebelumnya, realisasi anggaran perlindungan sosial sempat membengkak hingga Rp30 triliun di luar rencana awal akibat kebutuhan mendesak di lapangan.
Baca Juga:Audit Bansos 2026: Belasan Ribu Keluarga Dicoret Akibat Inclusion Error, Kemensos Sinkronisasi Data DukcapilStrategi Graduasi Kemensos, Cetak Lulusan Sekolah Rakyat Jadi Caregiver Profesional di Jepang
​“Itu adalah perintah langsung Presiden untuk melakukan penebalan dan perluasan cakupan bantuan. Artinya, jika kondisi ekonomi ke depan membutuhkan intervensi lebih tajam, pemerintah sudah menyiapkan sistem yang siap bertindak cepat,” tambah Gus Ipul.