​Menjaga Daya Beli di Tengah Tantangan Global
​Langkah agresif pemerintah dengan menggelontorkan dana triliunan rupiah ini dipandang sebagai upaya mitigasi dampak inflasi global. Dengan menjaga daya beli buruh melalui skema bansos dan subsidi kesehatan, pemerintah berupaya memastikan kelompok pekerja tetap memiliki bantalan ekonomi yang kokoh.
​Namun, pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa tantangan besar tetap ada pada Akurasi Data (DTKS).
Efektivitas anggaran Rp500 triliun ini akan sangat bergantung pada seberapa presisi Kemensos dalam memverifikasi penerima manfaat, guna memastikan bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
Baca Juga:Gebrakan KDM, Ubah Anak Petani dan Buruh Jadi Manajer lewat Sekolah Industri UnggulanBuruh Jadi Peserta Terbesar BP Tapera 2025, Menaker Yassierli Desak Grand Design Hunian Tepat Sasaran
May Day 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak lagi sekadar menjadi parade tahunan. Dengan keterlibatan jutaan keluarga buruh dalam ekosistem jaring pengaman sosial, negara sedang mengirim pesan kuat: bahwa perlindungan sosial adalah hak dasar pekerja.
Anggaran Rp500 triliun ini menjadi bukti bahwa negara berkomitmen menjaga agar tidak ada satu pun pekerja yang tertinggal dalam gerbong pembangunan. (*)