CIREBONINSIDER.COM— Sebuah babak baru dalam sejarah kedaulatan energi Indonesia mulai ditulis. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia menargetkan penghentian total impor solar mulai 1 Juli 2026.
Langkah ambisius ini menjadi pilar utama visi Asta Cita untuk mewujudkan swasembada energi nasional yang absolut.​Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen tersebut saat memberikan arahan pada Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Bogor, Rabu (29/4).
Ia menekankan bahwa energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan “benteng pertahanan” kedaulatan negara.
Baca Juga:Prabowo Instruksikan Bahlil Bongkar Sumber Pendapatan Mineral yang 'Belum Adil' bagi NegaraBahlil Sebut Arahan Prabowo soal Investor: Kalau Tidak Melanggar, Pulihkan Haknya
​Peringkat 2 Dunia: Melampaui Tiongkok
​Di tengah guncangan geopolitik yang memutus rantai pasok global, Indonesia mencatatkan prestasi mengejutkan. Laporan Eye on the Market dari JP Morgan Asset Management menobatkan Indonesia sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik kedua di dunia. ​
Posisi Indonesia berada tepat di bawah Afrika Selatan, namun unggul satu tingkat di atas raksasa ekonomi dunia, Tiongkok.
“Kita harus bersyukur, Indonesia dinilai oleh JP Morgan sebagai negara terbaik kedua dalam ketahanan energi. Ini membuktikan fondasi domestik kita sangat kokoh melawan krisis global,” ujar Bahlil.
Senjata Pamungkas: Mandatori B50 dan Gas Geliga
​Dua faktor kunci yang menjadi pendorong nol impor solar pada 2026 adalah penguatan bioenergi dan penemuan cadangan gas raksasa:
1. ​Revolusi B50: Bahlil merinci kebutuhan solar nasional pada 2026 mencapai 40 juta kiloliter. Melalui transisi ke Biodiesel 50% (B50), Indonesia diproyeksikan berdikari penuh. “Ini pertama kalinya sejak Republik ini berdiri, kita tidak lagi mengimpor solar,” tegasnya.
2. ​Harta Karun Blok Ganal: Eksplorasi sumur Geliga-1 di Kalimantan Timur mengungkap potensi gas 5 Triliun Kaki Kubik (Tcf) dan 300 juta barel kondensat. Proyek ini dijadwalkan onstream pada 2028-2029.
​Optimalisasi Lifting dan Substitusi LPG
Pemerintah juga agresif mengejar target lifting minyak bumi sebesar 610 ribu barel per hari (bph) pada 2026. Strateginya meliputi reaktivasi sumur mati (idle wells) serta ekspansi eksplorasi masif di wilayah Indonesia Timur.
Baca Juga:Putus Ketergantungan Energi Fosil, Indonesia Pacu Hilirisasi Perkebunan Skala Besar di 2026Guncangan Energi Global 2026: J.P. Morgan Ungkap Alasan Indonesia Jadi Negara Paling 'Kebal' Nomor 2 di Dunia
​Untuk menekan ketergantungan LPG impor, pemerintah mendorong penggunaan Dimetil Eter (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG) yang kini mulai masif digunakan sektor industri dan perhotelan (Horeka).