​CIREBONINSIDER.COM – Di tengah ancaman krisis energi dunia yang diprediksi dalam laporan terbaru Pandora’s Bog, posisi Indonesia justru berada di zona aman. Laporan strategis dari J.P. Morgan Asset Management menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat kedua di dunia yang paling tahan terhadap guncangan energi global tahun 2026.
Laporan bertajuk The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis 21 Maret 2026 tersebut, mengonfirmasi bahwa kebijakan ketahanan energi nasional berada di jalur yang tepat meskipun dinamika geopolitik dunia sedang memanas.
​Rahasia Skor ‘Insulation Factor’ 77 Persen
Dalam riset yang mencakup 52 negara (mewakili 82% konsumsi energi dunia), J.P. Morgan menggunakan indikator komposit bernama Total Insulation Factor. Indikator ini mengukur kemampuan sebuah negara memproteksi ekonomi mereka melalui kekuatan produksi energi domestik.
Baca Juga:Revolusi Energi Hijau: Presiden Instruksikan Percepatan PLTS 100 GW, PLN Jadi Ujung TombakHarta Karun Gas "Raksasa" Blok Ganal Ditemukan: Kunci Swasembada Energi Indonesia Terungkap!
​Indonesia mencatatkan skor fantastis sebesar 77%, hanya terpaut tipis di bawah Afrika Selatan (79%). Luar biasanya, posisi Indonesia melampaui negara adidaya seperti Tiongkok (76%) dan Amerika Serikat (70%).
​Ketangguhan ini ditopang oleh tiga pilar utama produksi domestik yang solid:
– ​Batu Bara: Menyuplai 48% kebutuhan energi final nasional.- ​Gas Bumi: Berkontribusi signifikan sebesar 22%.- ​Energi Terbarukan (EBT): Kini menyumbang 7% dan terus didorong pertumbuhannya.
​Aman dari ‘Titik Panas’ Selat Hormuz
Analisis tajam J.P. Morgan juga menyoroti rendahnya eksposur Indonesia terhadap jalur distribusi energi global yang berisiko tinggi.
Saat negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura sangat bergantung pada pasokan minyak via Selat Hormuz, ketergantungan Indonesia di jalur tersebut hanya berada di angka 1%.
Kemandirian logistik ini menjadi perisai utama bagi stabilitas ekonomi nasional. Hal ini meminimalkan risiko lonjakan harga BBM domestik saat terjadi konflik di kawasan Timur Tengah yang kerap mengganggu suplai global.
​Validasi Kebijakan dan Ruang Fiskal APBN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pengakuan internasional ini adalah validasi atas kerja kolektif lintas kementerian.
​“Hasil ini bukan sekadar apresiasi, melainkan bukti bahwa pilihan kebijakan jangka panjang kita dalam menyeimbangkan energi domestik dan transisi energi sudah tepat. Ini memberikan ruang fiskal yang lebih terkendali bagi APBN 2026,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan resminya.