CIREBONINSIDER.COM– Pemerintah Kabupaten Indramayu tampaknya mulai mengambil langkah berani untuk menggeser paradigma pembangunan daerah. Alih-alih terjebak dalam rutinitas proyek administratif, Pemkab Indramayu kini mengarahkan kompasnya pada kebijakan berbasis data ilmiah (evidence-based policy).
​Langkah taktis ini tecermin dari digodoknya Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Indramayu dengan Institut Asyifa Indonesia.
​Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu pada Selasa, 9 Juni 2026, bukan sekadar seremonial ketukan palu.
Baca Juga:Sindir Riset "Laci", Mentan Amran Gandeng BRIN & 18 Kampus: Paksa Inovasi Turun ke Sawah!Riset Independen BRIN: Program Makan Bergizi Gratis Jadi 'Breakthrough' Ekonomi atau Beban Anggaran?
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan Tri Dharma Perguruan Tinggi—penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat—agar langsung menyentuh urat nadi persoalan di Bumi Wiralodra.
​Mendobrak Tradisi “Menara Gading” Kampus
​Tantangan terbesar dalam hubungan pemerintah dan lembaga pendidikan selama ini adalah fenomena “menara gading”. Banyak riset berkualitas dari akademisi yang berakhir mengenaskan, hanya menjadi tumpukan kertas berdebu di perpustakaan tanpa pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah.
​Melalui kolaborasi anyar ini, Pemkab Indramayu ingin memutus rantai tersebut. Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Indramayu, Caridin, menegaskan bahwa sinergi ini dirancang untuk melahirkan inovasi yang membumi.
​”Melalui kerja sama ini, hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan harus memberikan kontribusi nyata terhadap perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Caridin usai membuka rapat.
​Sebagai daerah yang kaya akan potensi pertanian, kelautan, dan pariwisata, Indramayu memang membutuhkan intervensi sains dan pemikiran segar akademisi.
Tujuannya jelas: mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menciptakan efisiensi pelayanan publik yang bebas ribet.
​Membedah Pasal Rigid: Memastikan PKS Bukan “Macan Kertas”
​Agar kerja sama ini berjalan taktis dan memiliki kepastian hukum yang kuat, pembahasan detail draf PKS dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Indramayu, Jafat Abdulah. Kedua belah pihak menguliti satu per satu ruang lingkup, hak dan kewajiban, hingga mekanisme eksekusi di lapangan.
Baca Juga:Strategi Hilirisasi Bapperida Indramayu: Lewat Kajian Ilmiah BRIN, 3 Komoditas Unggulan Ini Bakal Naik KelasTransformasi Bapperida: Lucky Hakim Rombak SOTK Indramayu demi Pelayanan Publik Lebih Lincah
​Pemerintah daerah tidak ingin komitmen ini kehilangan taji saat diimplementasikan. Oleh karena itu, poin mengenai akuntabilitas, fasilitas riset, hingga akses keterbukaan data lapangan menjadi bahasan yang paling krusial.