CIREBONINSIDER.COM — Di tengah urgensi penguatan ketahanan pangan nasional, DPRD Kabupaten Cirebon mengambil langkah berani untuk memutus rantai birokrasi yang selama ini mencekik margin keuntungan petani kecil.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, secara tegas menyatakan komitmennya melakukan redesain regulasi. Targetnya satu: memberikan akses langsung bagi petani penggarap terhadap lahan milik daerah tanpa melalui tangan kedua.
Komitmen tersebut disuarakan Sophi saat menghadiri peringatan Satu Dekade komunitas Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Sabtu (25/4/2026).
Baca Juga:Gebrakan KDM, Ubah Anak Petani dan Buruh Jadi Manajer lewat Sekolah Industri UnggulanPacu Swasembada di Tengah El Nino, Petani Pegagan Kidul Cirebon Desak Bantuan Alat Mesin Panen
Baginya, sektor pertanian bukan sekadar barisan angka dalam statistik PDB, melainkan urat nadi ekonomi yang wajib diproteksi secara konkret.
Reformasi Lahan: Operasi Senyap Memangkas ‘Middleman’
Langkah strategis yang kini menjadi sorotan publik adalah dorongan legislatif dalam optimalisasi 214 hektare lahan pertanian milik Pemerintah Kabupaten Cirebon. Skema baru tengah digodok agar lahan ini bisa disewakan secara langsung kepada petani penggarap.
“Intervensi ini bertujuan agar para petani di Kabupaten Cirebon bisa berproduksi dengan biaya yang jauh lebih efisien. Kita ingin memangkas rantai perantara atau middleman yang selama ini menjadi beban tambahan pada biaya produksi,” tegas Sophi di hadapan ratusan anggota MSP.
Menurut Sophi, efisiensi biaya produksi adalah kunci utama. Tanpa biaya sewa yang mahal dari pihak ketiga, petani diharapkan tidak lagi sekadar menjadi buruh di tanah sendiri, melainkan penikmat nilai tambah ekonomi yang adil.
Menjawab Paradoks Sektor Agraria 2026
Sophi tidak menampik bahwa wajah pertanian saat ini dikepung tantangan ekstrem. Mulai dari anomali cuaca akibat perubahan iklim yang kian sulit diprediksi, fluktuasi harga pupuk, hingga lambatnya adopsi teknologi di level akar rumput.
Namun, ia percaya kolaborasi adalah jawaban atas kebuntuan tersebut. “Persoalan ini terlalu kompleks jika diselesaikan secara parsial. Butuh sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan komunitas seperti MSP untuk menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh,” tambahnya.
Satu Dekade MSP: Simbol Perlawanan dari Akar Rumput
Sepuluh tahun perjalanan MSP dinilai telah memberikan dampak signifikan sebagai wadah konsolidasi aspirasi. Di momentum satu dekade ini, Sophi berharap MSP semakin tajam dalam mengadvokasi keadilan ekonomi.