CIREBONINSIDER.COM – Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal keras kepada jajaran birokrasi untuk segera melakukan pembersihan terhadap regulasi yang dianggap “menjegal” iklim investasi nasional. Langkah radikal ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mengamankan target investasi jumbo sebesar Rp13.000 triliun hingga tahun 2029.
Instruksi ini muncul di tengah keberhasilan Indonesia mencatatkan performa investasi yang impresif pada awal tahun 2026.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Presiden tidak ingin momentum positif ini terhambat oleh ego sektoral dalam bentuk Perizinan Teknis (Pertek) yang berbelit.
Baca Juga:Dadan Hindayana Bongkar Fakta Anggaran Badan Gizi, Isu Laptop Rp4 T vs Realitas Investasi Rp54 TMega Proyek Baterai EV Karawang, Investasi US$6 Miliar dan Janji 70% Pekerja Lokal
“Jangan sampai ada regulasi kita yang justru menghambat. Bapak Presiden menegaskan, apabila Pertek-pertek itu menghalangi laju investasi, maka tidak perlu ada lagi,” ujar Rosan dengan nada tegas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/04/2026).
Realisasi Kuartal I-2026: Indonesia Masih Jadi Primadona
Di tengah eskalasi geopolitik global yang tidak menentu, daya tarik investasi Indonesia terbukti tetap resilien. Rosan melaporkan bahwa realisasi investasi pada kuartal I-2026 berhasil menembus angka Rp498,79 triliun.
Capaian tersebut melampaui target kuartalan (100,36 persen) dengan pertumbuhan mencapai 7,22 persen secara year-on-year (yoy). Efek dominonya pun terasa pada sektor riil, di mana penyerapan tenaga kerja baru mencapai lebih dari 700 ribu orang.
Data Kunci Performa Investasi Kuartal I-2026:
– Total Realisasi: Rp498,79 Triliun (100,36% dari Target).
– Penyerapan Tenaga Kerja: 706.569 orang (Naik 18,93% yoy).
– Investasi Asing (PMA): Rp249,94 Triliun.
– Pemerataan Wilayah: Luar Jawa (50,37%) mulai mengungguli Jawa (49,63%).
Standar OECD dan Dominasi Hilirisasi
Sektor industri logam dasar dan hilirisasi melalui pembangunan smelter tetap menjadi magnet utama bagi para pemodal global.
Namun, untuk tetap kompetitif, Presiden Prabowo mendorong Indonesia melakukan benchmarking terhadap standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan negara-negara ASEAN.
Menurut Rosan, transparansi dan efisiensi birokrasi adalah kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan memperebutkan modal internasional.
Baca Juga:Diplomasi Rotan, Bupati Imron Buka Pintu Investasi Bulgaria di Kawasan RebanaInvestasi Rp574 Triliun Korea-Jepang: Momentum Emas atau Sekadar Angka di Atas Kertas bagi Daerah?
“Kita harus melihat praktik terbaik internasional. Tujuannya agar Indonesia tetap resilien dan kompetitif di tengah dinamika geokonomi dunia,” tambahnya.