Pansus III DPRD Indramayu Bedah LKPJ 2025, Soroti Kebocoran PAD Parkir hingga Krisis Pipa PDAM

Pansus-III-DPRD-Indramayu
Rapat Kerja Pansus III DPRD Indramayu bersama OPD membahas LKPJ Bupati 2025 di ruang rapat Komisi III. Foto: Humas DPRD Kab Indramayu

CIREBONINSIDER.COM– Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Indramayu melakukan “bedah total” terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Dalam serangkaian rapat kerja yang digelar sejak 14 hingga 17 April 2026, legislatif menyoroti sejumlah rapor merah dan potensi pendapatan yang masih “menguap”.

​Ketua Pansus III DPRD Indramayu, Suhendri, S.H., menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya memastikan setiap rupiah pendapatan daerah kembali untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga:Dirut Baru Perumdam Tirta Darma Ayu Wajib Tanggung Beban Rp4 Miliar Per BulanTak Ada Cek Kosong, Bupati Indramayu Teken Kontrak Kinerja Dewas PDAM: Fokus Kepuasan Pelanggan!

Parkir: Potensi Besar, Pengelolaan ‘Usang’

​Sorotan tajam pertama tertuju pada Dinas Perhubungan. Meski mengelola sekitar 300 titik parkir tepi jalan, target pendapatan dari sektor ini dinilai sangat tidak proporsional. Wakil Ketua Pansus III, Kiki Arindi, S.T., mengaku heran dengan rendahnya target yang dipasang.

​”Sistem pengelolaan juru parkir (jukir) kita masih manual dan lewat koordinator. Ini celah yang harus ditutup. Kita mendorong sistem penggajian jukir yang resmi agar mekanisme setoran lebih transparan dan PAD melonjak,” tegas Kiki.

​Senada dengan itu, H. Ruswa, M.Pd., meminta Bapenda menyisir potensi pajak parkir dari usaha mandiri warga yang selama ini belum terdata karena kendala perizinan.

​Investasi Melangit, Tapi Harus Membumi

Kabar baik datang dari sektor investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaporkan realisasi investasi mencapai 12 persen, melampaui target 10 persen.

Namun, anggota Pansus H. Tatang Sutardi, S.Sos., M.Si., mengingatkan agar tren positif ini dipertahankan hingga akhir 2026.

​Pansus III menekankan pentingnya sinergi antara investor dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Jangan sampai investor masuk, tapi kita di daerah hanya jadi penonton. Harus ada MoU yang jelas sejak awal agar ekonomi lokal ikut terangkat,” ujar Suhendri.

​Di sisi lain, sektor perbankan daerah melalui PT BPR Indramayu Jabar (BIMJ) tetap menunjukkan performa positif dengan mencetak laba, meski diingatkan untuk terus memperketat pengawasan terhadap kredit bermasalah, terutama pada skema kredit pertanian dan PMI.

Baca Juga:Staf Keuangan PDAM Kota Cirebon Korupsi Rp3,71 Miliar Buat Trading dan Judol, Tersisa Rp88 JutaKabar Gembira Nelayan Indramayu: Menkop Siapkan 4 Titik SPBUN dan Kawasan Industri Besar

​Komitmen Air Bersih: Antara Kuningan dan Zona Merah

​Menutup rangkaian evaluasi, Pansus III memanggil jajaran direksi Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM). Isu krusial yang dibahas adalah rencana penambahan pasokan air dari PDAM Kuningan yang naik signifikan dari 100 liter per detik menjadi 300 liter per detik.

0 Komentar