CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah pusat resmi mempercepat langkah transformasi ekonomi di wilayah pesisir Jawa Barat. Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Joko Juliantono, menargetkan Kabupaten Indramayu sebagai pioner pengembangan industri perikanan terintegrasi berbasis koperasi melalui kunjungan kerja strategis, Kamis (16/4/2026).
Langkah besar ini dimulai dengan peninjauan lahan potensial di Desa Parean Girang dan Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur.
Didampingi Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, Menkop memetakan kawasan yang akan menjadi motor baru ekonomi kerakyatan tersebut.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Sahkan 3 Perda Strategis, Solusi Bansos Salah Sasaran hingga Proteksi Nelayan PesisirPutus Mata Rantai Rentenir, OJK dan Pemkab Cirebon ‘Suntik’ Literasi Keuangan Nelayan Gebang
Sentralisasi Industri: Lahan Hingga 60 Hektare
Dalam tinjauannya, Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan opsi lahan dengan luas bervariasi, mulai dari 20 hingga 60 hektare.
Kawasan ini nantinya tidak hanya menjadi tempat pendaratan ikan, melainkan pusat industri yang dilengkapi teknologi pendukung.
“Kami ingin menciptakan sinergi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Lokasi ini direncanakan menjadi kawasan industri perikanan terintegrasi guna mendukung penuh produktivitas nelayan di Indramayu,” tegas Ferry.
Solusi Logistik: Pembangunan SPBUN dan Cold Storage
Menjawab tantangan klasik nelayan terkait biaya operasional, Menkop merintis pembangunan 3 hingga 4 titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Tak sekadar bahan bakar, fasilitas ini akan dipadukan dengan cold storage (gudang pendingin) modern. Kehadiran cold storage di titik strategis seperti Eretan dan Parean diharapkan mampu memutus rantai kerugian nelayan akibat ikan yang membusuk atau anjloknya harga saat panen melimpah.
Skema Pendanaan melalui LPDB
Untuk memastikan keberlanjutan proyek, Kemenkop menyiapkan skema pendanaan kuat melalui koperasi. Dukungan ini akan dikawal langsung oleh Badan Layanan Umum (BLU) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
”Modal usaha akan dialirkan melalui koperasi. Kami ingin masyarakat lokal bukan sekadar menjadi penonton, melainkan pemilik dari ekosistem industri ini,” tambahnya.
Baca Juga:Indramayu Pasok 32,9% Ikan Jawa Barat, Strategi Lucky Hakim Bawa Nelayan Tembus Laut PapuaSinyal Kuat dari Indramayu: Meski Anggaran Efisien, 1.000 Nelayan Kecil Kini Dipagari BPJS
Respons Pemerintah Daerah
Menanggapi rencana besar tersebut, Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi kebijakan dan lahan.
“Kami akan segera meninjau kembali detail lokasi agar sejalan dengan tata ruang daerah. Semangat kami sama: pemberdayaan masyarakat pesisir untuk peningkatan kesejahteraan yang nyata,” pungkas Syaefudin.(*)