CIREBONINSIDER.COM – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mengambil langkah strategis dalam memperkuat marwah legislatif melalui penguatan fungsi pengawasan yang lebih rigid.
Menghadiri Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Minggu (12/4/2026), Sophi membidik transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berdampak langsung pada masyarakat.
​Kegiatan yang berpusat di REDTOP Hotel & Convention Center ini menjadi kawah candradimuka bagi pimpinan legislatif se-Indonesia.
Baca Juga:Harga Beras Turun di 225 Daerah, Bapanas: Pengawasan HET Diperketat, Tak Boleh Puas!Marak Percaloan, Pemkab Cirebon Terapkan Pengawasan Ketat Rekrutmen Tenaga Kerja Perusahaan
Forum ini bertujuan menyelaraskan ritme pembangunan daerah di tengah dinamisnya regulasi pusat yang kian menuntut ketangkasan kebijakan.
​Menajamkan Tiga Pilar: Melampaui Formalitas
​Dalam forum tersebut, Sophi Zulfia menekankan bahwa tiga mandat utama DPRD—legislasi, penganggaran, dan pengawasan—tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Ia menyoroti pentingnya fungsi kontrol yang mampu menjamin setiap rupiah dalam APBD dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil.
​”Tantangan di Kabupaten Cirebon memerlukan pendekatan yang lebih adaptif. Pemahaman mendalam terhadap regulasi terbaru adalah syarat mutlak agar fungsi pengawasan kita memiliki taji dan tetap berada di jalur konstitusi,” tegas Sophi di sela-sela kegiatan.
​Ada tiga poin krusial yang menjadi agenda prioritas Sophi pasca-pertemuan ini:
PERTAMA, ​Legislasi Solutif: Mendorong Perda yang mampu memicu iklim investasi dan menekan angka pengangguran lokal.
KEDUA, ​Efisiensi APBD: Memastikan alokasi anggaran memiliki output kesejahteraan yang terukur, bukan sekadar habis terserap.
KETIGA, ​Pengawasan Ketat Proyek Strategis: Memperkuat kontrol lapangan guna mencegah potensi kebocoran anggaran pada proyek pembangunan daerah.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Ultimatum Satpol PP: Penegakan Perda Bukan Sekadar Laporan FormalitasDPRD Kabupaten Cirebon Soroti Rapor Merah Bencana dan Nasib 193 Ribu Warga tanpa BPJS
​Adopsi Inovasi dan Sinergi Lintas Daerah
​Tak hanya menyerap materi, Sophi aktif melakukan pertukaran ide (best practices) dengan pimpinan DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia.
Langkah ini diambil untuk menyaring inovasi kebijakan yang telah sukses di daerah lain agar dapat dimodifikasi dan diimplementasikan di Kabupaten Cirebon.
​Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus dibangun di atas landasan visi yang sama: kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Bangun Marwah Good Governance
​Keterlibatan aktif dalam KPPD ADKASI ini mempertegas posisi DPRD sebagai mitra strategis eksekutif yang kritis namun konstruktif.