​CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah mulai tancap gas mematangkan struktur pengawal program prioritas Presiden.
Melalui Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Selasa (17/3/2026), Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pembentukan Panitia Nasional Rekrutmen SDM untuk mengisi pos-pos krusial di seluruh Indonesia.
​Rapat strategis ini dihadiri deretan menteri kunci, mulai dari Menpan-RB Rini Widyantini, Mendagri Tito Karnavian, hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga:Kemenkop Siapkan Rp16 Triliun untuk KDMP, Minta Segera Susun Proposal MatangBudi Arie Tekankan Seluruh KDMP Harus Masuk Sistem Microsite Kemenkop, Ini Alasannya
Fokus utamanya: memformulasikan rekrutmen pengawak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Terintegrasi.
​Skema Rekrutmen: Selektif dan Terpusat
​Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rekrutmen ini tidak dilakukan serampangan. Pemerintah menerapkan prinsip zero growth yang dinamis dengan tetap menjaga keseimbangan postur fiskal negara.
​”Strategi pemenuhan kuota akan disesuaikan dengan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun setiap tahunnya,” ujar Prasetyo.
​Artinya, rekrutmen ini bertujuan untuk redistribusi kompetensi agar program strategis tidak kekurangan tenaga ahli di lapangan, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
​Target Distribusi SDM: Dari Puskesmas hingga Koperasi
​Pemetaan kebutuhan SDM telah dikunci pada beberapa sektor prioritas, di antaranya:
– ​Kesehatan: Pemenuhan tenaga medis dan dokter gigi di 4.000 Puskesmas daerah 3T.
– ​Ekonomi Desa: Pengawakan operasional untuk 30.000 KDKMP.​Kelautan: Revitalisasi ribuan Kampung Nelayan Merah Putih.
– ​Pendidikan: Pemerataan tenaga pendidik untuk program Sekolah Terintegrasi secara nasional.
Baca Juga:Pemerintah Alokasikan Rp60 Triliun untuk Dana Desa dan KDMP Rp83 Triliun pada RAPBN 2026Ekonom Sebut KDMP Solusi Tepat Jangkau Sektor Informal yang Kerap Kesulitan Pembiayaan
​Peran Kemhan: Gembleng Karakter Pengawak
​Ada poin unik dalam skema kali ini. Kemhan RI yang dikoordinasikan oleh Wamenhan Donny Ermawan Taufanto, akan mengambil peran sentral dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
​Nantinya, para pengawak program presiden akan digembleng menggunakan fasilitas lembaga pendidikan TNI dan Polri.
Tujuannya jelas: menciptakan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi memiliki karakter dan kedisiplinan tinggi agar program tepat sasaran.
​KemenPAN-RB akan bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional untuk memastikan kesesuaian kompetensi, jenis jabatan, hingga ketepatan lokasi penempatan di seluruh pelosok negeri.(*)