CIREBONINSIDER.COM — Aktivitas di Kantor DPRD Kabupaten Cirebon lumpuh total. Pintu masuk gedung wakil rakyat tersebut dipasangi segel oleh puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon, Kamis (1/10/2026).
Penyegelan ini menjadi puncak kemarahan mahasiswa atas minimnya keterbukaan informasi anggaran daerah. Mereka mendesak audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dewan sekaligus penataan ulang fasilitas pejabat.
Massa menegaskan, segel di pintu gedung dewan tidak akan dicopot sampai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, hadir menemui mereka secara langsung.
Baca Juga:Ini Lho Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Jabar, Pastikan akan Ada EvaluasiAPBD Perubahan 2026 Disetujui, Bupati Minta SKPD Gaspol, Legislatif Wanti-wanti Penyerapan
Tiga Desakan Utama dan Sentilan “Beli Beras”
Aksi lapangan ini berlandaskan hasil kajian dan konsolidasi internal HMI selama sepekan. Ada tiga poin utama yang diajukan mahasiswa kepada legislatif:
Pertama, keterbukaan informasi publik terkait detail penggunaan anggaran DPRD. Kedua, audit komprehensif terhadap anggaran DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026. Ketiga, penghapusan total tunjangan perumahan bagi pimpinan dan seluruh anggota DPRD.
Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, Muhammad Akramul Farhan, menilai fasilitas tunjangan perumahan bagi anggota dewan sudah tidak berempati pada kondisi ekonomi masyarakat.
”Kami minta tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan dihapus. Dari gaji pokok saja, saya rasa sudah sangat cukup untuk beli beras, rumah, dan kebutuhan hidup lainnya,” tegas Farhan di tengah pengawalan aksi.
Farhan menegaskan, HMI bertindak sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Mahasiswa menuntut efisiensi belanja daerah yang nyata, bukan sebatas jargon formalitas.
KontrasPostur Anggaran: Daerah Defisit, Tunjangan Jalan Terus
Desakan efisiensi anggaran ini bergulir di tengah kondisi keuangan daerah yang tertekan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4,242 triliun. Namun, angka belanja daerah justru membengkak hingga mencapai Rp4,339 triliun.
Baca Juga:'APBD Harus Jujur', Wali Kota Cirebon Siasati Celah Fiskal Rp49 Miliar di APBD-P 2026Setop Kejar Target Serapan! Banggar DPRD Jabar Minta APBD Fokus Hasil di Lapangan
Kondisi tersebut memicu celah defisit anggaran hingga Rp97 miliar. Hal inilah yang membuat mahasiswa mempertanyakan urgensi pemberian tunjangan perumahan bagi wakil rakyat di tengah minusnya anggaran daerah.
Respons DPRD: Terbentur Aturan dan Pimpinan Absen
Massa aksi gagal bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sophi Zulfia. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan berhalangan hadir karena harus menjalani kontrol kesehatan berkala di Bandung.