Jebakan 64 Juta UMKM Indonesia, Jalan di Tempat, Sulit Naik Kelas!

Komisi-VII-Tifatul-Sembiring
Tifatul Sembiring, Anggota Komisi VII DPR RI, menegaskan perlunya pendampingan nyata bagi UMKM, bukan sekadar akses KUR. Dokumentasi: DPR RI

Dari sana, akses pembiayaan seperti KUR masuk sebagai akselerator, hingga akhirnya negara turun tangan membukakan akses pasar secara luas.

​Tolok ukur keberhasilan pemerintah pun harus diubah. Sukses UMKM bukan diukur dari seberapa banyak jumlah usaha mikro yang lahir, melainkan berapa banyak dari mereka yang sanggup menaikkan omzet, memperluas pasar, dan menyerap tenaga kerja baru.

​Belajar dari Australia: Diberi Modal, Dibuka Pasar, Dibangunkan Pabrik

​Tifatul mencontohkan praktik ideal di negara maju seperti Australia. Di sana, negara hadir secara utuh sejak fase awal inkubasi usaha.

Baca Juga:NIK Dicuri Pinjol, Rencana UMKM Depok Raih Modal KUR Mendadak MatiSuku Bunga Mekaar Anjlok 8 Persen, Wirausaha Perempuan Kuasai Rp201 Triliun KUR 2026

​Pelajar atau inovator muda yang punya produk potensial dikawal penuh. Negara memberikan pembimbingan, kucuran modal, hingga mempertemukan mereka langsung dengan pasarnya.

​“Diberikan pembimbingan, diberikan modal, ini pasarnya di sini. Berkembang, kaya anak itu sekarang. UMKM. Dibikinin pabriknya,” ungkap mantan Menkominfo tersebut.

​Pola seperti inilah yang mendesak diterapkan di Indonesia. Pemerintah tidak bisa sekadar membagikan pinjaman lalu membiarkan rakyat bertarung sendirian di pasar bebas. UMKM butuh pendampingan dari hilir ke hulu agar tak selamanya terjebak dalam status usaha mikro.(*)

0 Komentar