”Jangan sampai rakyat dipingpong dari kelurahan ke Dinsos, dari Dinsos ke BPS, sementara persoalan substantifnya tidak pernah selesai,” kata Rinna penuh penekanan.
Transparansi dan Keadilan Data
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Cirebon menuntut pemerintah daerah bersikap terbuka mengenai data pengaduan masyarakat. Pemkot diminta menjelaskan secara transparan berapa jumlah keberatan yang masuk, berapa yang sudah diverifikasi, serta berapa banyak data yang akhirnya disesuaikan.
DTSEN memang dirancang sebagai basis data tunggal nasional. Namun validitasnya sangat bergantung pada keberanian dan ketelitian proses verifikasi di tingkat daerah.
Baca Juga:Gus Ipul Bongkar Fenomena 'The Invisible People', Instruksikan Daerah Perketat Akurasi DTSENBansos PKH dan BPNT Cair Lebih Awal di April 2026, Gus Ipul ‘Todong’ Akurasi Data Tunggal DTSEN
”Jangan jadikan kalimat ‘pemutakhiran tidak otomatis menurunkan desil’ sebagai tameng birokrasi. Yang dituntut masyarakat bukan sekadar penurunan desil, tetapi keadilan data,” pungkas Rinna.
Ketika data salah, kebijakan pasti akan salah. Dan saat kebijakan salah sasaran, rakyat kecil di garis bawah lah yang pertama kali menanggung akibatnya.(*)