CIREBONINSIDER.COM— Langkah pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh jajaran keimigrasian mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Penolakan paspor dan penundaan keberangkatan calon pekerja migran di bandara dinilai sebatas tindakan administratif jika aktor intelektual serta sponsor jaringan judi online luar negeri tidak pernah disentuh hukum.
Teguran keras ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat dan Kanim Kelas I TPI Bandung di Kabupaten Bandung Barat.
Jawa Barat Siaga Satu TPPO, Sosialisasi Dinilai Formalitas
Dengan populasi menembus 51 juta jiwa, Jawa Barat menjadi salah satu daerah kantong pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar. Kondisi rentan ini dimanfaatkan sindikat internasional untuk menjerat korban dari wilayah pedesaan seperti Bogor, Sukabumi, dan Cianjur.
Baca Juga:Jeratan Pinjol dan Judol Ancam Disiplin ASN: Pemkot Cirebon Pasang 'Benteng' FinansialStaf Keuangan PDAM Kota Cirebon Korupsi Rp3,71 Miliar Buat Trading dan Judol, Tersisa Rp88 Juta
Modus operandi kejahatan kini makin berbahaya. Para korban tidak lagi sekadar dijebak menjadi buruh ilegal, tetapi dipaksa masuk dalam lingkaran industri judi daring (online gambling) dan penipuan siber (online scamming) di Kamboja, Malaysia, hingga Timur Tengah.
Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mengkritik keras pola kerja imigrasi yang dinilai masih business as usual. Sosialisasi yang hanya menyasar beberapa lokasi dianggap sekadar formalitas menggugurkan kewajiban.
”Kalau ada TPPO, itu pasti dimulai dari desa. Para pelaku tahu betul tingkat pendidikan masyarakat kita di desa masih minim,” tegas Basarah.
Ia mendesak imigrasi keluar dari rutinitas dan segera meruntuhkan ego sektoral. Edukasi masyarakat harus melibatkan kolaborasi terstruktur dari tingkat kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Tembok Pertahanan di Pintu Perbatasan
Sebagai pintu filtrasi awal, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dan Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta memegang peranan vital. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan bahwa pemeriksaan berkas permohonan paspor di daerah origin adalah benteng pertama pencegahan eksploitasi manusia.
Ketajaman pengawasan di pintu perbatasan udara terbukti lewat lonjakan data penindakan di TPI Soekarno-Hatta. Sepanjang tahun 2025, petugas berhasil menunda keberangkatan 1.903 WNI yang terindikasi TPPO maupun PMI nonprosedural. Tren penindakan ini berlanjut pada periode Januari hingga Agustus 2026, di mana sebanyak 1.019 WNI kembali dicegah di pintu keberangkatan.