Digitalisasi ini digenjot secara bertahap dan terukur. Pada tahap awal, sistem telah diuji coba di tiga daerah, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor untuk mematangkan kesiapan agen serta keakuratan biometrik.
Memasuki tahun 2026, ekspansi masif dilakukan ke delapan wilayah urban dan kawasan industri padat penduduk, meliputi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bandung. Pada fase ini, integrasi penuh ke portal Sapawarga diselesaikan.
Puncaknya pada awal 2027, seluruh 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat ditargetkan terkoneksi penuh. Seluruh agen perlindungan sosial akan aktif di lapangan untuk memastikan tidak ada lagi data ganda maupun penerima bansos fiktif.
Baca Juga:Prabowo Wajibkan WNI Punya Rekening, Jurus Baru Hapus Bansos Salah SasaranRp7 Triliun Cair! Menkeu Blak-blakan Alasan Bansos Sering Salah Sasaran
Kunci Nepotisme RT/RW
Teknologi canggih tetap butuh pengawalan sosial. Untuk mendampingi warga yang belum ramah teknologi, Pemprov Jabar mengerahkan 126 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) bersama agen pendamping PKH di setiap pelosok daerah.
Namun, Erwan memberi peringatan keras kepada para pengurus lingkungan agar menyetop kebiasaan pilih kasih saat mendata warga.
”Jangan hanya karena mau mendapatkan bantuan, saudaranya saja dulu yang didata. Sementara yang harusnya dapat bantuan justru tidak terdata,” ujar Erwan.
Kolaborasi antara pengawasan TNI/Polri, kecanggihan sistem IKD, dan pengawalan komunitas warga diharapkan mampu mengakhiri polemik bansos salah sasaran di Jawa Barat secara permanen.(*)