CIREBONINSIDER.COM– Gelombang protes warga terkait bantuan sosial yang dinilai sering salah sasaran akhirnya mendapat jawaban tegas dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengakui adanya celah dalam pendataan lapangan, sekaligus membongkar nilai investasi raksasa untuk membereskannya.
Kementerian Keuangan tak main-main. Anggaran jumbo lebih dari Rp7 triliun resmi dicairkan khusus untuk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini. Dana ini dialokasikan penuh demi merombak total Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus mendanai pelaksanaan sensus nasional.
”Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya mengeluarkan uang cukup banyak ke BPS tahun ini, kalau tidak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit,” tegas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Baca Juga:1,4 Juta Warga Cirebon Terjebak Desil Rentan, Akurasi Data Bansos KUA-PPAS 2027 Diuji!Gaji Kecil tapi Bansos Gagal Cair? Terbongkar Alasan NIK Desil 1 Tetap Zonk di Laman Kemensos
Purbaya tak menampik kekeliruan survei di lapangan memang kerap terjadi. Namun, dengan suntikan dana segar bernilai fantastis tersebut, pemerintah memasang target tinggi agar kualitas pendataan BPS melompat signifikan.
Ia menegaskan, tambahan anggaran ini merupakan respons atas permintaan BPS sejak awal tahun. Publik kini menagih bukti nyata agar tak ada lagi warga miskin yang gigit jari akibat data tak valid.
”Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada dalam survei. Tapi saya harapkan tahun depan data ini jauh lebih rapi,” tambah Bendahara Negara tersebut.
Bukan cuma Urusan Daya Listrik dan Gaji
Simpang siur mengenai penentuan kelas ekonomi warga selama ini memang menjadi pemicu utama amarah publik. Banyak warga merasa tak mampu, namun justru masuk dalam daftar kelompok sejahtera hingga tercoret dari daftar penerima bansos.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti meluruskan kekeliruan cara pandang tersebut. Ia menegaskan, indikator desil dalam DTSEN bukanlah patokan mutlak angka kemiskinan atau besar kecilnya pendapatan tunggal suatu keluarga.
Menurut Amalia, angka desil hanyalah gambaran posisi relatif kesejahteraan warga jika dibandingkan dengan tetangga atau kelompok masyarakat lainnya dalam satu wilayah.
Cara Baru BPS Menilai Kesejahteraan
BPS memastikan penentuan desil saat ini tidak lagi sesederhana melihat daya listrik rumah tangga atau satu jenis kepemilikan barang. Penilaian kini dilakukan secara holistik menggunakan metode statistik canggih bernama Proxy Means Test (PMT).