CIREBONINSIDER.COM— Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menggebrak tata kelola pemerintahan berbasis digital lewat platform Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR). Aplikasi besutan Diskominfo Jabar ini tak sekadar menumpuk data sektoral. Sistem ini menyatukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) langsung hingga tingkat by name, by address, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Langkah agresif ini diambil untuk menyapu bersih praktik pembangunan berbasis “ilmu tebak-tebakan” yang kerap bikin anggaran negara salah sasaran.
Diagnosa Presisi: Tembak Langsung Akar Masalah
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa eksekusi program publik wajib diawali dengan intervensi presisi tinggi. Kebijakan publik kini tak lagi diraba dari pemetaan makro semata, melainkan dibedah hingga tingkat individu.
Baca Juga:Gebrakan Lucky Hakim, Pelantikan Pj Sekda Indramayu dan Sinyal Reformasi Total Pelayanan PublikUjian Nyata Eksekutor Birokrasi, Sekda Cirebon Tantang Pejabat LAN Bongkar 'Penyakit' Pelayanan Publik
”Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman,” ujar Herman di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung.
Melalui SADA JABAR, Pemprov Jabar membidik target-target krusial yang saling berkelindan:
– Pendidikan: Eliminasi total anak putus sekolah untuk mendongkrak Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
– Kesehatan: Penekanan drastis Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan pengentasan kasus TBC.
– Kesejahteraan Sosial: Pemangkasan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan ekstrem melalui penanganan yang tercatat real-time.
Integrasi Layanan dari Lahir Hingga Usia Senja
Transformasi ini dirancang menyentuh seluruh siklus hidup warga (life-cycle services). Begitu bayi lahir, sistem terintegrasi dapat menerbitkan akta kelahiran digital, NIK, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pembaruan Kartu Keluarga (KK) secara otomatis.
Layanan digital interaktif ini berlanjut saat warga memasuki usia sekolah, berburu lapangan kerja, membuka usaha, hingga memasuki masa pensiun—cukup lewat smartphone.
Baca Juga:Kunci Agenda Agustus 2026, DPRD Kabupaten Cirebon Incar Pengawasan Ketat dan Pelayanan PublikRevolusi Birokrasi Digital, Indramayu Integrasikan Layanan Publik dalam 'Wong Reang Apps'
Meski melompat ke era digital, inklusivitas tetap dijaga. Layanan fisik di tingkat desa dan kecamatan tetap beroperasi penuh untuk melayani warga dengan keterbatasan akses teknologi.
’Smart ASN’ dan ‘Smart People’: Cegah Program Tumpang Tindih
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Adi Komar, menjelaskan bahwa SADA JABAR berfungsi sebagai benteng pencegah tumpang tindih anggaran (overlapping).