Untuk mengeksekusi arahan tersebut, Indramayu bersiap menjalankan strategi bertahap. Pertama, mempercepat respons terhadap laporan warga agar tidak mengendap di meja birokrasi.
Kedua, menyederhanakan bahasa kebijakan yang rumit menjadi konten informatif yang mudah dicerna masyarakat. Ketiga, memperkuat integrasi data antardinas agar jawaban atas keluhan publik selalu akurat dan faktual.
Empat Pilar Strategis Komunikasi Modern
Dalam rakor selama dua hari tersebut, para pimpinan IKP merumuskan empat langkah taktis yang wajib diterapkan di tiap kabupaten dan kota:
Baca Juga:Konflik 20 Tahun Tower Telekomunikasi Samping Keraton Kanoman: Warga Desak Pencabutan Izin, DPRD Audit TotalBukan Sekadar Makan Gratis, BGN Ungkap Strategi Komunikasi Humanis untuk Kawal Program MBG
Akses Informasi yang Terbuka dan Akuntabel
Pemerintah daerah diwajibkan membuka akses data publik secara cepat dan transparan, sehingga membendung potensi penyebaran hoaks.
Pengintegrasian Sistem Pengaduan
Laporan masyarakat yang masuk melalui kanal digital tidak boleh berhenti sebagai respons otomatis. Aduan ditargetkan langsung terhubung dan ditindaklanjuti oleh dinas teknis terkait.
Penyusunan Narasi Edukatif
Strategi komunikasi disusun untuk mengedukasi warga, bukan sekadar mempromosikan agenda pejabat. Program daerah dipetakan agar masyarakat paham manfaat langsung yang bisa mereka dapatkan.
Ekosistem Kemitraan Media yang Sehat
Kominfo memperkuat kolaborasi profesional bersama insan pers. Media diposisikan sebagai mitra kritis yang independen, objektif, dan teruji keabsahan datanya.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Transformasi peran IKP Kominfo ini menjadi angin segar bagi masyarakat, termasuk warga Indramayu dan daerah lain di Jawa Barat. Kebijakan baru ini menandai era keterbukaan informasi yang lebih nyata.
Ketika sistem aduan bekerja secara responsif, suara warga dari tingkat tapak tidak akan lagi menguap di kolom komentar media sosial. Suara tersebut akan langsung masuk ke dalam radar prioritas penanganan pemerintah daerah.(*)