Paripurna di Ballroom, Sinyal Penguatan Desa dan Ujian Realisasi Pro-Rakyat di Kuningan

DPRD-Kuningan
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kuningan di Ballroom Arya Kamuning saat mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI HUT ke-81 RI. Foto Istimewa Doc Pemkab Kuningan

CIREBONINSIDER.COM – Ada nuansa tak biasa dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

​Wakil rakyat tak bersidang di gedung parlemen. Mereka memboyong agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Ballroom Arya Kamuning, Lantai 3 Gedung Pemkab Kuningan.

​Pemindahan ruang sidang ini terpaksa dilakukan karena gedung DPRD utama masih dalam tahap renovasi fisik. Namun pergeseran tempat tak mengurangi kekhidmatan acara.

Baca Juga:Pidato Prabowo di Markas PBB Curi Perhatian Dunia soal Palestina​Sindrom Kertas Kerja Melindas Desa: KDM Sentil Birokrasi, Kuningan Sodorkan Resep Pemungkas

​Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E., resmi membuka rapat yang dihadiri jajaran legislatif, eksekutif, hingga unsur Forkopimda. Dalam pidato pembukanya, Nuzul menegaskan pidato Presiden harus diterjemahkan menjadi arah kebijakan konkret di daerah.

​Ia menggarisbawahi bahwa kemerdekaan tak boleh berhenti pada kegiatan seremonial tahunan semata.

​”Pembangunan tidak boleh sekadar berorientasi pada pertumbuhan statistik semata. Tolak ukur utamanya adalah keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh warga,” tegas Nuzul di hadapan peserta sidang.

​Fokus Kemiskinan dan Pemberdayaan Desa

​Pesan nasional yang diusung dalam HUT ke-81 RI—Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur—menjadi ujian nyata bagi Kabupaten Kuningan. Daerah ini tengah berjuang mengakselerasi penurunan angka kemiskinan daerah.

​Berdasarkan data rilis BPS, persentase kemiskinan di Kuningan berhasil ditekan ke angka 10,74 persen (sekitar 119,67 ribu jiwa). Kendati mencatatkan tren penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, posisi Kuningan masih berada di peringkat tiga termiskin di wilayah Jawa Barat.

​Kondisi objektif inilah yang menuntut intervensi kebijakan yang presisi dan pro-rakyat.

​Sektor pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan diposisikan sebagai garda terdepan. Peningkatan kapasitas ekonomi warga di tingkat tapak dinilai menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di daerah.

Baca Juga:Lelang Motor Murah Kejari Kuningan: Limit Mulai Rp1 Juta, Surat Dijamin Legal!​Visa Saudi Bermasalah, 95 Jemaah Umrah Kuningan Gagal Terbang, Bupati dan Kemenag Pasang Badan!

​Sebagai bentuk apresiasi atas dorongan pembangunan dari bawah, pimpinan dan anggota DPRD Kuningan turut menyampaikan apresiasi khusus kepada Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. Bupati Dian belum lama ini meraih penghargaan kategori dukungan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan menuju Indonesia Maju dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI.

​Penghargaan tersebut diharapkan bukan sebatas simbol prestasi, melainkan pemantik konsistensi bagi Pemkab Kuningan untuk terus menguatkan kelembagaan desa sebagai mitra strategis pemerintah.

0 Komentar