CIREBONINSIDER.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 bukan sekadar seremoni tahunan. Di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, rapat paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI mendadak jadi ruang cermin: seberapa jauh amanat kedaulatan ekonomi nasional sudah benar-benar menyentuh rakyat di daerah?
Pertanyaan itu mencuat tajam. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya blak-blakan menyoroti distorsi ekonomi nasional. Indonesia adalah raksasa sawit, tapi rakyatnya pernah menjerit akibat kelangkaan minyak goreng. Subsidi pertanian melimpah—dari pupuk, irigasi, hingga alat tani—tapi petani masih kerap gigit jari saat menjual hasil panen.
Distorsi tata kelola dan permainan spekulan di tingkat nasional inilah yang menjadi alasan utama mengapa reformasi ekonomi tidak boleh lagi berhenti di atas kertas.
Baca Juga:Kunci APBD 2027, Pemkab dan DPRD Cirebon Patok Belanja Daerah Wajib Berdampak ke WargaKunci Pintu Kebocoran Sejak Awal, DPRD Kabupaten Cirebon Gandeng Inspektorat Sisir KUA-PPAS 2027
Mengapa Pesan Presiden Menusuk ke Daerah?
Mengapa sentilan Presiden begitu krusial bagi Kabupaten Cirebon?Karena daerah ini adalah salah satu tulang punggung pertanian dan pesisir Jawa Barat. Ketika sistem distribusi pangan nasional terganggu atau ketimpangan ekonomi dibiarkan, masyarakat di tingkat tapak—dari petani, nelayan, hingga buruh—yang paling awal merasakan dampaknya.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan bahwa tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, adalah ujian nyata bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Kedaulatan bukan cuma soal kedaulatan wilayah, tapi kemampuan daerah mengelola potensi sendiri tanpa dikuasai segelintir kelompok.
”Keadilan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh cuma cantik di angka statistik, tapi wajib mengubah kualitas hidup warga secara nyata,” tegas Sophi.
Bagaimana DPRD Kabupaten Cirebon Membongkar Barikade Ketimpangan?
Menjawab tantangan tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon menyiapkan skema pengawalan ketat melalui optimalisasi tiga fungsi kelembagaan:
– Sisi Legislasi: Menyusun Perda yang secara agresif melindungi aset daerah, mempermudah akses modal usaha mikro, dan memangkas celah perizinan yang rawan manipulasi.
– Sisi Penganggaran: Mengunci alokasi APBD agar tidak menguap pada program seremoni. Anggaran difokuskan langsung pada perbaikan infrastruktur jalan tani, penguatan fasilitas kesehatan dasar, dan jaminan perlindungan sosial.