Beberapa langkah yang telah diusulkan ke tingkat pusat meliputi: Normalisasi dan pengerukan alur muara secara menyeluruh, rehabilitasi penahan gelombang yang tergerus abrasi, dan pembangunan breakwater permanen untuk memecah hantaman ombak dan mengunci pergerakan sedimen lumpur.
Sembari menunggu kucuran dana dan eksekusi dari pusat, Pemkab Indramayu saat ini hanya mampu melakukan pemeliharaan alur secara berkala menggunakan sumber daya daerah yang terbatas.
Menolak Asumsi, Menagih Integrasi Kebijakan
Masalah TPI Eretan Kulon dan muara Indramayu adalah cermin klasik dari kerumitan tata kelola pesisir di Indonesia: sektoral dan lambat.
Baca Juga:Indramayu Menuju Etalase Pendidikan Nasional: Inovasi ‘Deep Learning’ dan Deretan Jawara di Hardiknas 2026Akhiri Derita Rob Puluhan Tahun, KDM dan Lucky Hakim Sulap Eretan Jadi Kampung Nelayan Modern
Dilema Kewenangan: Pemkab Indramayu terbatas dana dan wewenang. Pemprov Jabar baru membidik APBD 2027. Sementara Pemerintah Pusat memegang kunci pengerukan muara.
Ancaman Ekonomi Mikro: Indramayu adalah penyumbang produksi perikanan tangkap terbesar di Jawa Barat. Menelantarkan infrastruktur TPI dan alur pelayaran sama saja dengan membiarkan potensi kerugian ekonomi nelayan terus membengkak.
Solusi Harus Terintegrasi: Peninggian lantai TPI tanpa pembangunan breakwater dan pengerukan lumpur muara adalah sia-sia. Air laut tetap akan mengepung dari segala penjuru.
Nelayan Indramayu tidak butuh wacana lintas tahun. Mereka membutuhkan koordinasi cepat antara Pemkab, Pemprov Jabar, KKP, dan KemenPUPR untuk tindakan tanggap darurat sebelum rob menenggelamkan pencaharian mereka sepenuhnya.(*)