​Kades Rawan Dijebak dan Terjerat Hukum, DPR Desak BPK serta BPKP Turun Tangan Dampingi Dana Desa

Komisi-XI-DPR-RI-Charles-Meikyansah
Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah saat berikan pernyataan desakan agar BPK & BPKP dampingi pengelolaan Dana Desa agar Kepala Desa tak terjerat hukum. Foto: Istimewa/ Doc DPR RI

​Solusi Cerdas dari Bali: Dana Desa Sentuh Kebutuhan Adat

​Di tengah kerawanan pengelolaan anggaran desa, Kabupaten Badung di Bali muncul sebagai contoh sukses yang patut ditiru secara nasional.

​Di wilayah ini, Dana Desa tidak sekadar dihabiskan untuk proyek fisik seperti aspal jalan atau saluran irigasi. Pemerintah desa setempat berhasil mengintegrasikan anggaran negara dengan kearifan lokal.

​Hasilnya? Dana Desa hadir memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan kegiatan desa adat, tanpa mengabaikan aspek transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Baca Juga:Evaluasi Total Dana Desa Cirebon: Komisi I Desak DPMD dan Inspektorat Perketat PengawasanSanksi Administratif Dinilai Mandul, DPR Desak Pelanggaran THR Jadi Ranah Pidana

​“Kepala desa di Badung bisa jadi percontohan Indonesia. Dana desa digunakan selaras dengan kebutuhan adat. Desa adat merasakan manfaatnya, namun pertanggungjawabannya tetap tertib,” tutup Charles.(*)

0 Komentar