CIREBONINSIDER.COM — Dinding penjara tak lagi jadi penghalang untuk menata ulang masa depan. Langkah nyata memutus rantai residivisme resmi dimulai dari balik tembok Lapas Kelas I Cirebon.
Pemerintah Kota Cirebon memperkuat sinergi bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung. Kolaborasi ini menghadirkan pelatihan keterampilan intensif yang dirancang langsung menjawab kebutuhan pasar kerja.
Bukan sebatas formalitas seremonial. Program ini membekali warga binaan dengan keahlian teknis yang aplikatif. Ragam pelatihan yang dibuka mencakup tenaga kerja konstruksi, buruh bangunan, teknisi telepon seluler, servis air conditioner (AC), tata boga atau pembuatan kue, hingga pangkas rambut.
Baca Juga:Tembus Pasar Spanyol, Lapas Cirebon Transformasi Warga Binaan Jadi Eksportir dan Penopang Pangan12 Ribu Pengangguran Bayangi Cirebon: Kala Ijazah Tak Lagi Cukup, Jalur Vokasi Jadi Penyelamat
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menegaskan bahwa negara hadir bukan untuk melegitimasi kesalahan masa lalu, melainkan menjamin hak pembinaan setiap warga negara.
”Masa lalu adalah pelajaran, tetapi masa depan adalah ruang yang masih bisa dibangun kembali. Kami ingin memastikan pembinaan dilakukan secara utuh agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama,” tegas Iing saat membuka kegiatan di Lapas Kelas I Cirebon, Rabu (22/7/2026).
Komitmen tersebut dikuatkan melalui Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pemkot Cirebon menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk terlibat aktif menyajikan pelayanan lintas sektor. Mulai dari integrasi administrasi kependudukan (Adminduk), penguatan literasi, layanan kesehatan dasar, hingga edukasi pengelolaan sampah.
Secara riil, tantangan terbesar mantan narapidana saat kembali ke masyarakat adalah penolakan pasar kerja akibat stigma sosial. Dukungan pelatihan vokasi dan fasilitas dari Kemnaker menjadi krusial untuk memberikan kepastian kompetensi bagi mereka.
Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Suranto, menekankan pentingnya pembekalan nyata agar warga binaan tidak kembali terjerat kasus hukum setelah dinyatakan bebas.
”Warga binaan kami adalah bagian dari masyarakat Kota Cirebon yang butuh bekal kemandirian. Bebas tanpa keahlian hanya akan membuka risiko mereka kembali ke sini,” ujar Suranto.
Dari kacamata regulator, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akses pendidikan vokasi wajib bersifat inklusif tanpa diskriminasi latar belakang hukum.
Baca Juga:60 Ribu 'Tiket Kerja' di KEK dan PSN Dibuka, Menaker Yassierli Bongkar Jalur Vokasi Kemnaker 2026Ironi Ijazah Tinggi Tapi Nganggur, Tuti Andriani dan Dedi Mulyadi Rombak Strategi Vokasi Jabar 2026
Kepala BBPVP Bandung, Dr. Reni Rosyida Muthmainnah, menjelaskan bahwa BBPVP tidak hanya menerjunkan instruktur, tetapi juga menyuplai fasilitas, bahan pelatihan, hingga sarana prasarana yang berkesinambungan.