Danantara Masuk Gelanggang, Incar Rantai Pasok Solar Panel
Perubahan strategi Indonesia juga ditandai dengan pelibatan Danantara Indonesia. Lembaga pengelola investasi baru ini dipasang sebagai mitra strategis untuk menyaring dan mengarahkan modal Tiongkok yang masuk.
Tugas utama Danantara adalah memastikan investasi asing tidak hanya mengeksploitasi bahan mentah, melainkan fokus pada hilirisasi berorientasi ekspor yang memperkuat kapasitas produksi nasional.
Sektor energi bersih menjadi target buruan utama. Kesuksesan proyek PLTS Terapung Cirata dijadikan modal bagi Indonesia untuk menantang korporasi Tiongkok masuk lebih dalam.
Baca Juga:Tak Cuma Modal, Menko Airlangga: UMKM Harus "Melek Risiko" Digital demi Kesejahteraan NyataEkonomi Indonesia Kebal Guncangan? Strategi 'Shock Absorber' Prabowo-Airlangga di Tengah Perang AS-Israel-Iran
Target yang dipatok sangat ambisius: mendukung program Presiden RI untuk membangun kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt.
Namun, kali ini Indonesia menerapkan syarat ketat. Investor Tiongkok dilarang hanya menjual komponen jadi. Mereka wajib berinvestasi membangun ekosistem dan rantai pasok industri panel surya yang utuh dan terintegrasi di dalam negeri.
Kendali Regional RCEP dan Target KTT APEC
Di level geopolitik, diplomasi ekonomi Indonesia bergerak agresif memperkuat pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Jakarta meminta dukungan penuh Beijing terkait rencana pembentukan dan penempatan Sekretariat Permanen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia.
Langkah ini sangat krusial untuk mengukuhkan posisi ASEAN sebagai pusat arsitektur ekonomi regional. Indonesia juga mendesak penguatan ke versi RCEP 3.0 agar lebih adaptif terhadap dinamika transformasi digital global.
Pertemuan strategis di Shanghai ini sekaligus menjadi fondasi awal menyongsong KTT APEC yang akan digelar di Tiongkok.
Momentum politik tersebut direncanakan menjadi panggung pertemuan puncak antara Kepala Negara Indonesia dan RRT. Sebelum kedua pemimpin negara bertemu, tim ekonomi kedua pihak dipaksa bergerak cepat untuk mengurasi daftar proyek prioritas. Targetnya jelas: saat kedua kepala negara berjabat tangan, kesepakatan investasi baru yang lebih setara dan saling menguntungkan sudah siap diumumkan ke publik.(*)