”Dengan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, pelaksanaan pembangunan otomatis akan jauh lebih berkualitas. Ini kunci utama percepatan pembangunan daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Nova.
DPMD Janjikan Evaluasi Total KUA-PPAS 2027
Merespons sorotan tajam legislatif, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, memastikan seluruh masukan Komisi I akan diserap dalam penyempurnaan dokumen KUA-PPAS 2027.
Iwan menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan disiasati melalui penajaman prioritas program, terutama pada pembenahan sistem pembinaan aparatur serta pendampingan BUMDes agar lebih mandiri dan adaptif di tengah keterbatasan.
Baca Juga:Pemkot Cirebon dan DPRD Sepakati KUA-PPAS 2026 Bikin KTP Masih Lemot, DPRD Cirebon Semprot Disdukcapil: Jangan Bikin Warga Menunggu!
”Sinergi ini sangat penting agar penyusunan anggaran TA 2027 benar-benar terarah, tidak membias, dan mampu menjawab persoalan nyata di tingkat desa,” pungkas Iwan.(*)