Ujian Validasi Data dan Sinergi Gajah Birokrasi
Meskipun konsep ini terdengar ideal di atas kertas, tantangan terbesar di lapangan berada pada dua hal: akurasi data kemiskinan ekstrem dan ego sektoral antar-dinas.
Hafidz mengakui, keberhasilan program ini mustahil bertumpu pada pundak Dinas Sosial sendirian. Oleh karena itu, Tim Transisi dibentuk sebagai wadah peleburan ego birokrasi, melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga aparatur kewilayahan di tingkat Kecamatan dan Desa.
“Dibutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah agar seluruh aspek pendukung dapat dipersiapkan secara optimal. Dengan adanya Tim Transisi, seluruh perangkat daerah memiliki arah kerja yang sama,” lanjut Hafidz.
Baca Juga:Bukan cuma Kejar Megah, Lucky Hakim Soroti Dua Aspek Krusial Ini di Proyek Sekolah Rakyat IndramayuPeminat Sekolah Rakyat Kuningan Membeludak, Skema Baru Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem
Tugas perdana tim ini dipastikan cukup berat. Mereka harus melakukan verifikasi faktual (ground checking) langsung di lapangan untuk memastikan calon peserta didik benar-benar berasal dari klaster miskin ekstrem (desil terendah). Langkah ini krusial guna menghindari penyakit klasik proyek pemerintah: salah sasaran akibat data yang usang.
Menuju Fase Operasional: Dari Rintisan ke Permanen
Saat ini, program Sekolah Rakyat di Cirebon tengah bergerak cepat dari tahap rintisan (pilot project) menuju bentuk institusi yang permanen dan berkelanjutan.
Lembaran legalitas berupa Keputusan Bupati yang sedang diproses akan menjadi bahan bakar bagi Tim Transisi untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat.
Jika implementasi ini berjalan mulus tanpa celah, Kabupaten Cirebon berpeluang besar menjadi role model nasional dalam hal pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan terintegrasi.
Bagi masyarakat Cirebon, kehadiran Sekolah Rakyat Permanen ini adalah sebuah fajar baru. Sebuah pembuktian apakah birokrasi mampu hadir menjadi benteng pelindung agar kemiskinan tidak lagi menjadi “warisan wajib” bagi generasi masa depan.(*)