Proses pemetaan data penerima manfaat kini wajib melandaskan diri pada tiga indikator utama secara komprehensif:
– Status ketahanan gizi riil berbasis wilayah geo-spasial.- Kondisi sosial ekonomi aktual kepala keluarga.- Tingkat keterjangkauan dan akses pemenuhan gizi lokal.
“Data yang akurat memegang peranan krusial sebagai fondasi penyusunan kebijakan penerima manfaat. Orientasi kami adalah menjamin intervensi nutrisi pemerintah murni mengalir ke kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga output program bekerja optimal,” sambung Arum.
Baca Juga:Sengkarut Program MBG: Jual-Beli Titik SPPG Picu Pemborosan Rp1 Triliun Per Bulan, Manajemen Dirombak Total!Mega Skandal MBG: Eks Kepala BGN Ditahan, Modus Gurita Yayasan Keruk Dana Miliaran Per Hari
Bangun Ekosistem Kebijakan yang Adaptif
Hingga saat ini, penguatan akurasi data di lapangan diimplementasikan lewat verifikasi faktual pada tingkat satuan pendidikan serta pemetaan wilayah sasaran secara bertahap.
Rekonsiliasi data ini diharapkan dapat mengeliminasi risiko tumpang tindih anggaran sekaligus menepis kekhawatiran publik atas pembengkakan fiskal program MBG.
Langkah progresif ini mempertegas komitmen Badan Gizi Nasional dalam membangun ekosistem program yang adaptif, transparan, serta akuntabel.
Pendekatan manajemen modern yang memadukan penghematan logistik strategis dan pembersihan data ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas gizi nasional tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.(*)