​Kini, dengan struktur fundamental ekonomi nasional yang lebih resilien pada tahun 2026, penolakan terhadap tawaran pinjaman baru dari IMF membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya tawar (bargaining power) yang jauh lebih kuat di kancah global.
Langkah Menkeu Purbaya ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dirancang sepenuhnya di Jakarta, bukan di Washington D.C.
​Dari Kedaulatan Makro hingga Program Makan Bergizi Gratis
​Lebih lanjut, MUI melihat korelasi erat antara kemandirian ekonomi makro dengan keberlanjutan program kesejahteraan sosial di tingkat mikro. Ketika anggaran negara bersih dari intervensi asing, pemerintah memiliki keleluasaan penuh untuk mendanai program-program yang langsung menyentuh masyarakat bawah, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga:Misi "Wall Street" Menkeu Purbaya: Tepis Isu Fiskal Bermasalah, Incar Dana Segar untuk Ekonomi RIBantah Isu Fiskal Jebol, Menkeu Purbaya Buka-bukaan soal Nasib Rupiah di Depan Investor AS
​”Sebagai rakyat kecil, kami merasakan manfaatnya. Karena itu saya berharap program-program yang baik untuk masyarakat—termasuk Makan Bergizi Gratis—tetap dilanjutkan,” tutur KH Anwar Iskandar.
​Menuju Indonesia Emas tanpa Intervensi
​Menutup pernyataannya, Ketum MUI kembali mengingatkan bahwa jika Indonesia ingin bertransformasi menjadi negara maju, syarat utamanya adalah kemandirian dan keberanian untuk menentukan arah pembangunan sendiri tanpa bergantung pada pihak luar.
​Keputusan berani yang diambil oleh duet pemerintahan Prabowo Subianto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan menjadi momentum titik balik bagi iklim investasi dan pengelolaan utang luar negeri yang lebih sehat, bermartabat, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional.(*)