Ironisnya, penyusutan anggaran ini terjadi justru di saat variasi layanan administrasi kependudukan membengkak drastis.
Jika sebelumnya dinas hanya berfokus pada 27 titik sektor utama, kini beban kerja melonjak hingga harus melayani 60 jenis layanan adminduk secara simultan—mulai dari KK, KTP, KIA, akta kematian, hingga mutasi pindah-datang.
Tidak hanya memotong mobilitas petugas di lapangan, krisis anggaran ini juga mulai memakan korban pada fasilitas fisik kantor pelayanan utama. Salah satu yang paling mencolok adalah area ruang bermain ramah anak yang kondisinya kini dibiarkan terbengkalai dan mulai lapuk karena ketiadaan dana pemeliharaan.
Baca Juga:Wamenag Ingatkan ‘Bom Waktu’ Nikah Siri, Status Anak dan Harta Jadi TaruhanSinyal Darurat Pernikahan Anak di Indramayu, Wabup Syaefudin 'Sidak' Sekolah, Tekankan Pendidikan Harga Mati
”Tahun 2025 lalu kami sangat aktif bergerak di lapangan. Tapi masuk tahun 2026 ini, anggaran pemeliharaan dan operasional sangat minim. Padahal cakupan tugas kami membengkak berat,” ungkap Andi Armawan masygul.
Parlemen Desak Evaluasi Anggaran di 2027
Kondisi ini memicu perhatian serius dari Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH. Menurutnya, urusan adminduk adalah hulu dari seluruh pelayanan publik.
Jika basis data kependudukan terhambat karena masalah anggaran, maka program pemerintah lainnya seperti bansos, pengentasan kemiskinan, hingga sektor kesehatan bisa salah sasaran.
Agung mengapresiasi langkah Disdukcapil yang tetap berupaya maksimal melakukan pembaruan data bulanan secara digital, serta mendistribusikannya hingga tingkat RT/RW untuk disinkronisasikan dengan BPJS, BPS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial demi mendukung program Satu Data Indonesia.
”Hasil monitoring ini membuka mata kita semua. Adminduk adalah dasar dari semua program pemerintah. Sangat disayangkan jika inovasi yang sudah bagus ini harus melambat hanya karena urusan anggaran,”tegas Agung Supirno.
” Kami di Komisi I akan mengawal ketat perencanaan anggaran 2027 agar fasilitas penunjang dan operasional lapangan Disdukcapil kembali mendapat porsi yang layak,” pungkasnya.(*)