​Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut optimis komitmen hijau korps militer ini. Menurutnya, kolaborasi taktis di lapangan adalah kunci utama memotong birokrasi penanganan bencana.
​”Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI AD menjadi modal penting dalam menghadirkan solusi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat di akar rumput,” cetus Dedi Mulyadi.
​Aksi Nyata Pemkot Cirebon: Instruksikan DLH Pasang Kuda-kuda
​Usai pertemuan, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan pihaknya tidak akan membuang waktu. Peluang kolaborasi, bantuan logistik, hingga opsi program yang ditawarkan TNI AD akan segera dieksekusi ke dalam kebijakan lokal.
Baca Juga:El Nino 2026: Ancaman Kemarau Ekstrem Bayangi Indramayu, Stok Beras Nasional DipertaruhkanPrediksi BMKG 2026: 93% Wilayah Jawa Barat Dilanda Kemarau Panjang, Cirebon-Indramayu Masuk Zona Merah
​”Banyak hal strategis yang dibahas, terutama terkait pengelolaan sampah dan langkah konkret mengantisipasi kemarau panjang. Opsi program yang disampaikan Pak Gubernur maupun Pak Kasad menjadi peluang besar yang harus ditangkap oleh daerah,” ujar Effendi Edo.
​Sebagai langkah taktis, Wali Kota langsung menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon untuk bergerak cepat menyusun peta kebutuhan riil di lapangan.
​”Saya minta DLH segera pasang kuda-kuda. Petakan zona rawan kekeringan di Kota Cirebon, formulasikan skema penanganan sampah yang lebih progresif, dan ajukan kebutuhan yang diperlukan agar bisa mendapat dukungan penuh dari TNI AD. Kita harus siap 100 persen sebelum krisis mencapai puncaknya, sehingga perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkasnya.
​Melalui kolaborasi taktis Pemkot Cirebon dan TNI AD, manajemen lingkungan di Kota Cirebon tahun ini diharapkan bergeser; bukan lagi sekadar respons darurat yang pasif, melainkan sebuah mitigasi bencana yang terukur, presisi, dan berdampak nyata.(*)