CIREBONINSIDER.COM – Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, melemparkan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai mulai mempersempit ruang gerak sektor swasta. Sinyal bahaya ini muncul di tengah ambisi besar negara mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
​Menurut Firman, pemerintah tidak bisa keras kepala dengan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor tunggal pembangunan.
​”Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak,” ujar Firman Soebagyo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Baca Juga:Purbaya Lantik Robert Leonard Marbun Jadi Sekjen Kemenkeu, Misi 'Orkestrator' APBN di Tengah Gejolak GlobalSelat Hormuz Memanas, Pasokan BBM RI Terancam? Komisi I DPR Desak Mitigasi Darurat APBN
​Politisi senior Fraksi Partai Golkar ini memperingatkan bahwa jika regulasi yang lahir justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka seluruh target kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah hanya akan berakhir menjadi wacana di atas kertas.
​APBN Sudah Terengah-engah
​Secara blak-blakan, Firman membeberkan fakta bahwa kemampuan fiskal negara saat ini sangat terbatas. Postur APBN sudah habis terserap untuk pos-pos wajib yang sifatnya mengikat, mulai dari alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan, subsidi energi yang terus membengkak, belanja pegawai (gaji ASN), hingga kelanjutan proyek infrastruktur nasional.
​”Dengan alokasi untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN itu sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” kata Wakil Ketua Umum KADIN ini menegaskan.
​Ia meminta pemerintah belajar dari negara-negara maju. Keberhasilan ekonomi global tidak dibangun secara instan lewat sokongan dana negara (APBN), melainkan melalui pembentukan ekosistem usaha yang sehat, kompetitif, dan kondusif bagi investasi swasta.
​”Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai pesaing bagi dunia usaha,” cetusnya.
​Alaram Kritis: Fenomena Ritel Modern Gulung Tikar
​Sebagai bukti riil di lapangan, Anggota Baleg DPR RI ini menyoroti maraknya penutupan gerai ritel modern—seperti Alfamart dan Indomaret—di sejumlah daerah belakangan ini. Fenomena gulung tikarnya ritel raksasa ini menjadi indikator kuat bahwa kondisi iklim usaha di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.