Menanggapi riak tersebut, Wamentan Sudaryono meluruskan bahwa PT DSI hadir bukan sebagai kompetitor komersial yang ikut berburu keuntungan materiil dari transaksi perdagangan.
​Fungsi utama Danantara adalah murni sebagai regulator, pengelola, dan pengawas. Tujuannya agar tata niaga komoditas emas hijau ini menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik manipulasi pasar yang merugikan negara dan petani.
​Untuk menjaga kepastian iklim investasi, pemerintah telah merancang tiga fase krusial pemberlakuan kebijakan ini secara bergelombang:
Baca Juga:Strategi 'Big State' Prabowo, dari Satgas PHK hingga Kredit Rumah Buruh Bunga 5%Suntikan Rp11,4 Triliun, Strategi Prabowo Tambal Defisit dan 'Operasi Senyap' Satgas PKH di Hutan Lindung
​Langkah awal dimulai dengan Fase Transisi dan Sosialisasi yang bergulir sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, di mana seluruh operasional industri dipastikan tetap berjalan normal tanpa hambatan.
​Memasuki akhir tahun, pemerintah akan menggeber Fase Penyesuaian Sistem sepanjang September hingga Desember 2026 guna mengintegrasikan seluruh data eksportir dengan bursa ekspor.
​Semua rangkaian ini bermuara pada Implementasi Penuh (Full Enforcement) per 1 Januari 2027, saat kewajiban ekspor melalui pintu tunggal Danantara resmi diberlakukan secara total.
​Aturan Main Masa Transisi: Haram Hukumnya Sengaja Withdraw (WD)
​Pemerintah menjamin aktivitas perdagangan sawit nasional tetap berjalan normal (business as usual) sepanjang sisa tahun 2026 ini. Korporasi swasta maupun BUMN perkebunan tetap menjadi motor penggerak utama dalam rantai pasok global.
​Namun, pemerintah menetapkan batasan yang sangat ketat dalam mekanisme pembentukan harga. Seluruh transaksi wajib berkiblat pada harga lelang Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).
​Pemerintah melarang keras taktik withdraw (WD) atau aksi menarik diri dari lelang secara sengaja demi menekan atau memanipulasi harga CPO agar jatuh.
Logikanya sederhana: jika harga CPO di bursa KPBN terbentuk secara sehat dan wajar, maka stabilitas harga TBS di level akar rumput otomatis ikut terkunci di angka yang layak.
Baca Juga:Mentan Amran Instruksikan Satgas Pangan Sikat Penimbun dan Pelanggar HET Nataru!Kawal Program Prabowo, Pemkab Majalengka Bentuk Satgas MBG, Pastikan 152 Ribu Warga Tak Salah Sasaran!
​Apresiasi Petani: Efek Instan Intervensi Pemerintah Mulai Terasa
​Gerak cepat kementerian di bawah komando Mas Dar langsung mendapat respons positif dari kalangan petani.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai intervensi langsung ini berhasil meredam aksi spekulasi pasar yang biasanya kerap memanfaatkan celah transisi regulasi baru.
​”Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan gerak cepat dari Bapak Wamentan. Melalui dua kali rapat intensif yang kita lakukan, hasilnya sudah terbukti nyata di lapangan,” ungkap Sekretaris Jenderal Apkasindo, Qayuum Amri.