​Secara teknis, implementasi P3NK akan berjalan dalam satu siklus utuh yang terdiri dari empat tahapan utama:
– ​Perencanaan (Planning): Penetapan koridor kawasan potensial.- ​Penciptaan Nilai (Value Creation): Pengucuran investasi infrastruktur awal.- ​Penangkapan Nilai (Value Capture): Penyerapan keuntungan ekonomi lewat regulasi/restribusi lokal.- ​Pendanaan Kembali (Value Recycling): Alokasi dana hasil serapan untuk pembangunan fasilitas publik baru.
​Fleksibilitas Kelembagaan: Peluang Besar Bagi Daerah Berkembang
​Satu hal yang membuat Permenko Nomor 3 Tahun 2026 ini sangat kompetitif dan adaptif adalah kelonggaran dalam hal tata kelola operasional di lapangan. Pemda tidak dituntut untuk membentuk struktur birokrasi baru yang gemuk dan rumit.
Baca Juga:Taktik Kemenkeu 'Paksa' Perbankan Alirkan Rp200 Triliun demi Kejar Target Ekonomi 8 PersenPrabowo Kumpulkan ‘Arsitek’ Penyelamat Krisis 2008: Benteng Taktis Hadapi Badai Ekonomi Global
​Dalam implementasinya, daerah dibebaskan memilih kelembagaan pengelola yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing. Instrumen P3NK ini dapat digerakkan secara optimal oleh:
– ​Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,- ​Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga- ​Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai ujung tombak komersial.
​Bagi wilayah-wilayah penyangga strategis dan koridor yang sedang naik daun seperti kawasan industri baru, skema ini menjadi peluang emas.
Peran aktif daerah kini ditantang untuk tidak sekadar menjadi penonton investasi, melainkan sebagai kreator yang mampu merancang proyek siap investasi (investment-ready projects) sekaligus membangun iklim kolaborasi yang sehat dengan sektor swasta.
​“Daerah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pertumbuhan nasional tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Peningkatan investasi di daerah juga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” urai Dida Gardera memaparkan efek domino kebijakan ini.
​Ujian Nyata Pemda: Menepis Hambatan Regulasi Lokal
​Meskipun skema yang menginduk pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 79 Tahun 2024 ini di atas kertas terlihat sangat menjanjikan, tantangan riil di lapangan tetap membayangi. Keberhasilan implementasi LVC di tingkat daerah diprediksi akan menguji kesiapan birokrasi lokal dalam tiga aspek krusial:
– ​Akurasi Data Nilai Tanah: Pemda wajib memiliki basis data zonasi nilai tanah yang transparan dan selalu diperbarui untuk menghindari konflik tarif penangkapan nilai dengan pemilik lahan.