Cirebon kini sedang dipacu untuk masuk ke dalam ekosistem digital seutuhnya guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memangkas birokrasi yang lamban.
Fokus utama TP2DD saat ini adalah mengakselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Langkah ini mencakup digitalisasi pembayaran pajak, retribusi daerah, hingga perluasan sistem pembayaran nontunai menggunakan QRIS di sektor pariwisata serta pasar tradisional.
”Digitalisasi transaksi ini adalah kunci transparansi. Kita ingin meminimalisir potensi kebocoran anggaran di lapangan dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Jika ekosistem digitalnya kuat, pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif akan jauh lebih mudah tercapai,” jelas Andrie.
Baca Juga:Harga Pangan Fluktuatif, DKUKMPP Kota Cirebon Sidak Pasar Kramat Antisipasi SpekulasiLKPj 2025, DPRD Kabupaten Cirebon Desak DKPP Optimalkan Teknologi Budi Daya dan Stabilisasi Harga Pangan
Komitmen Konkret Lintas Sektor
Rapat koordinasi di KPw Bank Indonesia Cirebon ini menjadi alarm penting bagi percepatan integrasi kebijakan fiskal daerah.
BI Cirebon memproyeksikan, penguatan interkoneksi data antara data pasar TPID dan sistem digital TP2DD akan membantu pemantauan harga secara real-time, sehingga intervensi kebijakan bisa diambil lebih cepat sebelum inflasi lepas kendali.
Di akhir penegasannya, Ketua DPRD Kota Cirebon berharap komitmen bersama ini langsung diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan pekan ini.
”Pengendalian inflasi dan digitalisasi ini harus berjalan beriringan. Tujuannya satu: menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, melindungi hak pedagang kecil, sekaligus memastikan roda ekonomi Kota Cirebon tetap tumbuh secara berkelanjutan,” pungkasnya.(*)