CIREBONINSIDER.COM – Kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Cirebon tengah berada di persimpangan jalan. Merespons banyaknya keluhan warga terkait rumitnya birokrasi pengobatan, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, melakukan langkah strategis dengan mendatangi langsung Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (13/4/2026).
​Langkah “jemput bola” ini dilakukan untuk mengurai benang kusut sistem rujukan berjenjang yang kerap dianggap menjadi barikade bagi pasien dalam mendapatkan penanganan medis cepat di RSUD milik pemerintah daerah.
​Memutus Rantai Birokrasi yang Menghambat
Bagi masyarakat awam, sistem rujukan sering kali dirasa sebagai prosedur yang melelahkan. Ketidaksesuaian data antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan rumah sakit sering memicu penolakan pasien atau antrean yang tak manusiawi.
Baca Juga:Gaji Rp2 Juta Dianggap Mampu? Komisi IX DPR Bongkar Sengkarut Data Desil 6 BPJS KesehatanAnggaran Kesehatan 2026 Loncat ke Rp247 T, Ada Skema Hapus Utang BPJS tapi 11 Juta PBI Terancam Nonaktif
​Sophi Zulfia menegaskan, kehadirannya di pusat bertujuan memastikan agar regulasi nasional tidak kaku saat diterapkan di daerah, khususnya bagi geografis Kabupaten Cirebon yang luas.
​”Sistem rujukan itu instrumen mutu, bukan penghambat. Kita tidak ingin ada lagi warga yang kritis tapi tertahan karena urusan administrasi rujukan yang belum sinkron. Pelayanan harus tepat waktu dan tepat fasilitas,” tegas Sophi dalam keterangan resminya.
​DPRD Pasang Badan: Pengawasan Bukan Sekadar Anggaran
Kunjungan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kabupaten Cirebon tidak hanya bermain di balik meja dalam hal penganggaran. Sophi menekankan tiga poin krusial yang dibahas bersama petinggi BPJS Kesehatan:
– ​Integrasi Teknologi: Mendorong sistem rujukan online yang transparan agar pasien tahu kepastian ketersediaan kamar dan dokter sebelum dirujuk.
– ​Responsivitas Layanan: Meminta BPJS dan RSUD menyederhanakan mekanisme rujukan bagi kasus-kasus penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin.
– ​Evaluasi SDM: Memastikan tenaga medis dan administrasi di RSUD memahami skema transformasi layanan kesehatan nasional agar tidak terjadi miskomunikasi dengan pasien.
​Mendorong RSUD Naik Kelas
Dalam dialog tersebut, terungkap bahwa koordinasi antarlembaga menjadi kunci. Sophi mendorong RSUD Kabupaten Cirebon untuk terus membenahi tata kelola internal, baik dari sisi sarana prasarana maupun keramahan layanan.
Baca Juga:DPR Kecam Penonaktifan Massal 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan, Negara Dinilai Gagal Lindungi Nyawa RakyatPemkot Cirebon Sapa Warga Pegambiran, Hadirkan Layanan Kesehatan, BPJS, hingga Pembuatan SIM
​”Hasil konsultasi dari pusat ini akan kami jadikan rapor untuk mengevaluasi kinerja layanan kesehatan di daerah. Kami di legislatif akan terus mengawal melalui fungsi regulasi dan alokasi anggaran yang adaptif,” tambahnya.