CIREBOINSIDER.COM— Evaluasi satu tahun perjalanan 7 Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) mengungkap fakta krusial: bayang-bayang program populis berskala masif berpotensi menyempitkan ruang fiskal nasional dan memperbesar risiko sosial di daerah.
Sorotan tajam ini mengemuka dalam diskusi 1 Tahun 7DDE yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Jumat (25/9).
Para ekonom menyoroti implikasi dari implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Baca Juga:BGN Gandeng JICA Adopsi Sistem Makan Sekolah Jepang untuk Program MBGPurbaya Dipecat via Telepon: Kalah Akses, Drama 4 Hari, dan Beban Anggaran MBG
Skema Pembiayaan Berisiko di Taraf Desa
Ekonom UGM, Elan Satriawan, Ph.D., menilai program KDMP dan MBG memiliki niat baik. Namun, skema eksekusinya berisiko menciptakan persoalan baru bagi keuangan daerah.Salah satu hal krusial yang ia cermati adalah pembiayaan KDMP yang memanfaatkan skema pinjaman penjaminan dana desa.
”Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” ujar Elan.
Jika unit usaha yang dibangun gagal menghasilkan pendapatan sesuai target, beban pengembalian pinjaman akan langsung menggerus ketahanan anggaran desa.
Beban Anggaran dan Efek Samping bagi UMKM
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, S.E., M.Sc., menambahkan bahwa program berbiaya besar tersebut menyerap ruang fiskal secara signifikan.
Implikasinya jelas: anggaran untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas daerah, hingga mitigasi bencana terus tergerus.
”Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal untuk mengatasi risiko atau agenda pembangunan lain, opportunity cost-nya semakin mahal,” kata Riefky.Ia juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp300 triliun yang makin mempersempit gerak pemerintah daerah.
Senada dengan hal itu, Ekonom Universitas Padjadjaran, Titik Anas, mengingatkan pentingnya prinsip competitive neutrality. Intervensi negara yang terlalu dalam melalui MBG dan KDMP berpotensi memicu persaingan tidak sehat bagi pelaku UMKM lokal.
Baca Juga:Sinyal Bahaya Fiskal Pilkada Cirebon, Wali Kota Warning Dana Cadangan, Bawaslu Geber Pengawasan Non TahapanPamer Otot Fiskal di Tiongkok, Purbaya Beberkan Rahasia Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen dan Surplus 72 Bulan
”Pemerintah menunjukkan perbaikan administratif, namun di saat yang sama muncul intervensi negara berskala masif yang berisiko menciptakan sumber persoalan baru,” jelas Titik.